BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali memasuki babak baru. Kali ini sorotan tertuju pada gagasan yang muncul dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang ingin mengubah pola penyaluran makanan bagi siswa, khususnya di wilayah terpencil.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengusulkan agar sebagian peran dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dialihkan kepada kantin sekolah.
Wacana tersebut muncul setelah pemerintah melihat kondisi lapangan yang ternyata tidak selalu cocok dengan satu pola yang sama di seluruh daerah.
Selama ini, distribusi makanan dalam program MBG banyak bergantung pada dapur khusus yang dibangun untuk melayani sekolah-sekolah penerima manfaat.
Namun di sejumlah wilayah, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, skema tersebut dinilai tidak selalu efektif.
Ada lokasi yang jumlah siswanya relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru justru dianggap kurang efisien.
Karena itu, pemerintah mulai membuka kemungkinan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah.
Dalam skema yang sedang dikaji, kantin sekolah nantinya dapat mengambil peran lebih besar dalam penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.
Artinya, makanan yang selama ini disuplai dari dapur MBG bisa disiapkan langsung oleh kantin sekolah dengan pengawasan dan standar yang telah ditentukan.
Menurut Nanik, pendekatan tersebut lahir setelah dirinya melihat langsung kondisi sejumlah wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.
Ia mencontohkan pengalaman saat mengunjungi sebuah pulau di wilayah Lombok yang hanya memiliki sekitar seratusan siswa.
Dalam kondisi seperti itu, pembangunan dapur khusus dinilai kurang realistis dibanding memanfaatkan sarana yang sudah ada.
“Misalnya di tempat terpencil, muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” ujar Nanik usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.
Gagasan tersebut langsung memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menilai skema itu layak dipertimbangkan sebagai salah satu solusi pelaksanaan MBG di daerah 3T.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.
Ia melihat pelibatan kantin sekolah bisa menjadi jawaban atas sejumlah kritik yang selama ini mengiringi pelaksanaan MBG.
Mulai dari persoalan efisiensi, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga biaya distribusi yang cukup besar di wilayah terpencil.
Dedy menilai akan lebih bijak jika pemerintah mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dibanding terus membangun infrastruktur baru di setiap lokasi.
Dengan cara tersebut, program dapat berjalan lebih sederhana tanpa mengurangi tujuan utamanya dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sekolah justru dapat memperkuat efektivitas program secara keseluruhan.
Selain itu, model ini berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil yang selama ini mengelola kantin sekolah.
Jika diterapkan dengan baik, kantin sekolah tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga bagian dari ekosistem pemenuhan gizi nasional.
Dari sisi anggaran, skema tersebut juga dianggap memiliki keuntungan tersendiri.
Selama ini program MBG sering menjadi sorotan karena membutuhkan dana yang sangat besar untuk operasional dan distribusi.
Biaya logistik yang tinggi terutama dirasakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau transportasi.
Karena itu, memanfaatkan kantin sekolah dinilai bisa membantu menekan biaya sekaligus menjaga efektivitas program.
Meski begitu, Dedy mengingatkan bahwa perubahan model tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.
Menurutnya, aspek pengawasan tetap menjadi kunci utama agar makanan yang diterima siswa benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga perlu memastikan tidak terjadi penurunan kualitas hanya karena proses distribusi menjadi lebih dekat.
Selain pengawasan, evaluasi berkala juga dianggap penting untuk mengetahui apakah model tersebut benar-benar efektif saat diterapkan.
Dedy bahkan menyarankan agar wilayah 3T dijadikan proyek percontohan sebelum skema diperluas ke daerah lain.
Jika hasilnya positif, bukan tidak mungkin model serupa diterapkan di sekolah-sekolah perkotaan maupun wilayah non-3T.
Sebab hampir semua sekolah di Indonesia memiliki kantin yang selama ini sudah beroperasi dan dikenal oleh siswa.
Namun ia mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda sehingga pendekatan yang digunakan tidak boleh seragam.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi lebih besar bagi daerah dalam merancang pelaksanaan MBG.
Dinas pendidikan, pemerintah daerah, hingga pihak sekolah dinilai memiliki pemahaman lebih baik mengenai kondisi siswa di wilayah masing-masing.
Dengan melibatkan lebih banyak pihak, program MBG diharapkan tidak berjalan sepenuhnya dari pusat, melainkan tumbuh sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Di tengah berbagai kajian yang masih berlangsung, gagasan melibatkan kantin sekolah kini menjadi salah satu opsi yang paling banyak diperbincangkan dalam upaya mencari formula terbaik agar program MBG semakin efektif, hemat biaya, dan mampu menjangkau lebih banyak anak Indonesia. (*)
