BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya memperluas jangkauan penerima manfaat di berbagai daerah. Di saat program ini berkembang cepat, persoalan kualitas dan tata kelola dapur penyedia makanan ikut menjadi sorotan.
Pesan itu kembali ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, yang meminta seluruh kader partainya yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak bermain-main dengan aturan.
Menurut Prasetyo, setiap dapur MBG yang dikelola kader Gerindra wajib berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya soal banyaknya penerima manfaat, tetapi juga tentang menjaga mutu layanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Prasetyo mengingatkan bahwa tidak boleh ada pihak yang menggunakan nama partai lalu mengabaikan aturan yang berlaku dalam pengelolaan dapur MBG.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6), ia menjelaskan bahwa tidak pernah ada instruksi resmi dari partai yang mewajibkan kader memiliki dapur MBG.
Meski demikian, bagi kader yang memang terlibat dalam pengelolaan SPPG, tanggung jawab untuk menjaga standar pelayanan tetap menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Karena itu, DPP Gerindra disebut berulang kali mengingatkan para anggotanya agar selalu mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
Menurut Prasetyo, kualitas layanan harus tetap menjadi prioritas utama di tengah percepatan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Pemerintah sendiri saat ini sedang fokus memperluas manfaat program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang dikenal sebagai daerah 3T.
Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada kelompok penerima manfaat kategori 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas gizi sejak dini.
Prasetyo menyebut dalam beberapa pekan terakhir terjadi peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah penerima manfaat pada kelompok tersebut.
Karena itu, pemerintah sedang bekerja keras melakukan berbagai penataan agar distribusi program bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Di tengah proses tersebut, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek dalam tata kelola MBG.
Prasetyo yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara menargetkan proses pembenahan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan program berskala nasional tentu memiliki berbagai tantangan dan dinamika di lapangan.
Karena itu, evaluasi dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu layanan yang saat ini sudah berjalan.
Ia menegaskan bahwa dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama proses perbaikan berlangsung.
Menurutnya, kebutuhan penerima manfaat tidak boleh terganggu hanya karena adanya proses penataan sistem.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak ingin kualitas layanan mengalami penurunan seiring bertambahnya jumlah dapur dan penerima manfaat.
Untuk itulah pengawasan disebut akan terus diperkuat, termasuk terhadap dapur yang selama ini dinilai sudah berjalan baik.
Prasetyo menilai kualitas harus tetap dijaga secara konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG terus meningkat.
Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah melakukan penataan ulang terhadap dapur yang tidak memenuhi standar operasional.
Dapur yang terbukti tidak menjalankan SOP dengan baik berpotensi mendapatkan evaluasi hingga penghentian operasional.
Langkah serupa juga dapat dilakukan apabila dalam satu wilayah ditemukan jumlah dapur MBG yang berlebihan sehingga distribusi layanan menjadi kurang efektif.
Menurut Prasetyo, penataan tersebut dilakukan bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan seluruh sumber daya digunakan secara optimal.
Dengan sistem yang lebih tertata, pemerintah berharap manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas pengelolaan dapur yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan tata kelola yang sedang berjalan, pemerintah berharap program MBG dapat terus berkembang dengan standar pelayanan yang tetap terjaga di seluruh daerah. (*)
