BACAAJA, SEMARANG – Aksi May Day di depan Kompleks Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (1/5/2026) menyoroti berbagai isu. Massa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jateng juga membawa tuntutan besar soal upah layak bagi pekerja.
Pengurus KASBI Jateng, Nur Laila, menegaskan buruh di Jawa Tengah membutuhkan standar upah yang benar-benar mencukupi kebutuhan hidup, bukan sekadar angka formal dari pemerintah.
“Ini tuntutan kami supaya upah layak bisa direalisasikan,” ujarnya.
Bacaaja: Demo May Day Semarang, Buruh Perempuan Tuntut Fasilitas Daycare hingga Cuti Haid
Bacaaja: Jelang May Day, Buruh Jateng Angkat Suara: Upah Belum Layak, Outsourcing Makin Ngeri
Menurutnya, perhitungan upah layak seharusnya mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dari hitungan tersebut, angka yang muncul jauh di atas upah minimum yang berlaku saat ini.
“Kalau sesuai hitungan KHL, untuk buruh lajang itu Rp9 juta. Kalau yang sudah punya satu anak itu sekitar Rp12 juta,” tegasnya.
Ia menilai, angka upah yang selama ini ditetapkan pemerintah tidak mencerminkan kondisi riel di lapangan. Buruh disebut hanya mendapat sebagian kecil dari kebutuhan hidup yang sebenarnya.
“Itu bukan hitungan riel, tapi angka kebijakan yang sangat merugikan kami. UMR Semarang sekarang saja tidak bisa ditabung,” katanya.
Nur Laila juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi. Kondisi ini membuat buruh, terutama ibu rumah tangga, harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan terbatas.
“Kebutuhan di Kota Semarang makin melonjak. Kita harus pintar mengatur, tapi tetap saja berat dengan upah minim,” keluhnya.
Ia menilai Jawa Tengah selama ini dijadikan kawasan upah murah dibanding daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Padahal, biaya hidup dinilai tidak jauh berbeda.
“Kenapa harus ada disparitas upah? Harga bahan pokok hampir sama, biaya hidup juga mirip. Harusnya ada upah layak nasional, minimal upah minimum nasional,” tandasnya. (bae)
