BACAAJA, SEMARANG – Pemkot Semarang didorong lebih serius ngurus ruang terbuka hijau (RTH). Soalnya, ini bukan cuma soal taman kota. Tapi juga kunci biar banjir nggak terus berulang.
Target RTH sebenarnya sudah jelas. Minimal 30 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tapi sampai sekarang, angkanya masih mepet.
Data 2024, RTH Kota Semarang baru 29,25 persen. Lalu naik tipis jadi 29,90 persen di akhir 2025. Artinya hampir menyentuh batas minimal.
Bacaaja: Semarang di Usia 479: Antara Harapan Warga dan Tantangan Kota
Bacaaja: Gerhana Bulan Total: Estetik Buat Kita, Neraka Logika Buat Flat Earther
Pemkot bilang terus ngejar target itu. Termasuk dengan aturan baru dari Kementerian ATR/BPN yang juga menghitung RTH privat di kantor dan perumahan.
Konsepnya pun diperluas. Nggak cuma taman kota, tapi juga ruang interaksi publik yang tetap punya fungsi ekologis.
Pakar lingkungan dan tata kota dari Unissula, Mila Karmila, mengingatkan RTH jangan cuma numpuk di pusat kota. Tapi harus menyebar sampai ke lingkungan warga.
“Iya itu banyak perubahan ya aslinya. Sebenarnya tidak harus semuanya di kota, kalau bisa efektifkan ruang terbuka hijau di tingkat kelurahan ada, di tingkat kecamatan ada,” ujarnya.
Menurutnya, kalau RTH hadir sampai permukiman, air hujan bisa lebih terserap. Jadi nggak langsung lari ke jalan dan bikin genangan.
“Sehingga tampungan-tampungan air itu tidak kemudian lari ke jalan. Semakin banyak RTH masuk ke permukiman, bisa meminimalisir banjir,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti banjir yang masih sering muncul di pusat kota. Termasuk kawasan Simpang Lima saat hujan deras. “Itu juga gara-gara saluran drainasenya buruk,” tegasnya.
Seharusnya pemeliharaan rutin jangan sampai diabaikan. Seperti pemeliharaan saluran drainase, pengerukan sedimentasi, hingga mengecek pompa-pompa.
Kalau masalah ini terus dibiarkan, yang paling terdampak tetap warga. Tiap tahun harus berhadapan dengan banjir.
“Kalau bisa dibuat rutin pemeliharaan, itu mungkin akan bisa mengurangi banjir di Kota Semarang,” tandasnya. *bae
