BACAAJA, SEMARANG- Semarang lagi siap jadi tuan rumah Dialog Nasional bertajuk Praktik Baik MBG yang digelar 28-30 April 2026 di Hotel Gumaya. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, ikut mendorong forum ini jadi ruang terbuka buat ngegas kualitas program Makan Bergizi Gratis biar nggak cuma bagus di atas kertas.
Soalnya, kalau kata pengamat pangan Fakultas Teknologi Pertanian UNIKA Soegijapranata, Inneke Hantoro, konsep MBG sebenarnya udah “aman”. Masalahnya? Eksekusinya masih banyak bolong.
“Program ini bagus, tapi implementasinya belum solid. Mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan, SDM, sampai sistem penyediaan pangan masih perlu dibenahi serius,” ujarnya.
Baca juga: Soal MBG, Zulhas: Kalau Basi, Komplain Langsung ke SPPG, Nggak Usah Drama di Medsos
Ia juga nggak basa-basi soal risiko yang bisa muncul kalau standar keamanan pangan disepelekan. Menurutnya, kasus makanan nggak layak atau bahkan keracunan bukan sekadar kesalahan teknis, tapi bisa jadi alarm besar yang bikin publik kehilangan trust.
“Kalau masih ada kasus kayak gitu, ya jangan kaget kalau orang tua nolak. Nggak ada yang mau ambil risiko buat kesehatan anaknya,” tegasnya. Nggak cuma soal kualitas makanan, transparansi juga ikut disorot.
Pendekatan Sentralistik
Tanpa sistem yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, MBG bakal susah dapat legitimasi dari masyarakat. Bahkan, Inneke juga “nyeletuk” soal pendekatan yang terlalu sentralistik.
Menurutnya, kondisi di tiap daerah beda-beda, jadi nggak bisa semuanya diatur dari pusat tanpa kasih ruang buat daerah dan sekolah ikut ambil peran.
“Kuncinya pemerintah pusat harus mau denger. Jangan semuanya dipukul rata. Perlu dilihat lagi, apa sistem yang terlalu terpusat ini masih relevan atau justru perlu lebih fleksibel,” jelasnya.
Harapan dari forum ini juga nggak main-main. Para akademisi dan praktisi pengen dialog ini nggak cuma berakhir jadi laporan atau kesimpulan doang, tapi benar-benar melahirkan aksi nyata.
Baca juga: Anggaran Jumbo MBG Disorot, KPK Bilang Rawan, Ah Berani?
Minimal ada tiga PR besar yang harus diberesin: standar keamanan pangan yang ketat, sistem pengawasan yang transparan, dan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah serta sekolah. “Dialog itu harus ada ujungnya, aksi nyata. Perbaikan nggak bisa ditunda, apalagi kalau menyangkut kesehatan anak-anak,” tambahnya.
Pemerintah Kota Semarang sendiri melihat masukan ini sebagai “wake up call” buat terus memperbaiki MBG ke depan. Kolaborasi antara pusat, daerah, akademisi, sampai sekolah dianggap jadi kunci biar program ini benar-benar bermanfaat, bukan malah jadi sumber masalah baru.
Jadi, MBG ini sebenarnya udah kayak makanan fancy di menu, terlihat menarik dan menjanjikan. Tapi kalau pas disajikan rasanya hambar, ya tetap aja bikin orang mikir dua kali buat nyicip lagi. Tinggal sekarang, mau dibenerin resepnya… atau dibiarkan jadi wacana yang terus diulang tiap acara? (tebe)
