NARAKITA, PURWOKERTO – Acara wisuda mewah yang sebelumnya viral di SMK Citra Bangsa Mandiri (CBM) Purwokerto kini merambah ke sejumlah SMP Negeri di Purwokerto. Beberapa sekolah melaksanakan perpisahan dengan konsep layaknya wisuda universitas, lengkap dengan toga dan sewa gedung mewah, membuat para wali murid merasa keberatan.
Padahal, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengeluarkan imbauan agar perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak memberatkan siswa maupun orang tua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono, dengan tegas menyatakan bahwa wisuda tidak diwajibkan oleh pemerintah.
“Kegiatan wisuda atau perpisahan hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan bermakna, tanpa ada pungutan wajib dari siswa,” ujar Joko, baru-baru ini. Pernyataannya ini merujuk pada surat edaran kepada sekolah-sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan.
Biaya Wisuda Membebani Wali Murid
Fenomena wisuda mewah ini membuat banyak wali murid mengeluh. Salah satunya adalah Mawar, seorang wali murid yang harus mengeluarkan biaya lebih dari satu juta rupiah untuk mengikuti prosesi kelulusan anaknya.
“Ada biaya sewa gedung hotel lebih dari Rp 500 ribu, yearbook sekitar Rp 300 ribu, biaya mix up untuk yearbook Rp 150 ribu, sewa tempat foto Rp 50 ribu, dan ijazah Rp 120 ribu. Totalnya lebih dari satu juta,” ungkap Mawar dengan nada kecewa.
Menurut Mawar, saat rapat wali murid sebelumnya, tidak ada musyawarah yang melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Mereka hanya diberi tahu tentang konsep wisuda di hotel dan rincian biayanya tanpa ada voting atau persetujuan terlebih dahulu.
Wisuda Kesan Wajib, Orang Tua Tertekan
Banyak orang tua merasa acara wisuda terkesan wajib meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Menurut Mawar, dalam rapat wali murid tidak ada opsi untuk menolak atau mengusulkan perpisahan yang lebih sederhana.
“Kami kira akan ada diskusi dulu, tapi ternyata langsung diumumkan biaya wisuda di hotel, tanpa ada pemungutan suara. Meskipun tidak ada kata wajib, tapi kesannya seperti harus ikut,” keluh Mawar.
Joko Wiyono menegaskan bahwa jika ada sumbangan dari orang tua, sifatnya harus sukarela, tidak ada batasan minimal, dan tidak boleh bersifat memaksa. “Sekolah harus memastikan bahwa sumbangan yang dikumpulkan bukan paksaan, dan keputusan sebaiknya melibatkan komite serta orang tua,” tambahnya.
Gagal Pakai Toga, Ganti Pakaian Tradisional
Pada akhirnya, beberapa SMP memutuskan untuk tidak menggunakan toga dan menggantinya dengan pakaian tradisional sebagai bentuk penghematan. Acara kelulusan direncanakan berlangsung pada awal Juni 2025.
“Tadinya mau pakai toga, tapi karena terlalu mahal, akhirnya pakai pakaian tradisional saja,” ungkap salah seorang wali murid.
Biaya Wisuda Berbeda Antarsekolah
Berdasarkan informasi dari beberapa wali murid, biaya wisuda antara sekolah satu dan lainnya cukup bervariasi. Ada sekolah yang melaksanakan perpisahan di aula dengan biaya sekitar Rp 400 ribu, namun ada juga yang menyewa hotel dengan biaya lebih dari Rp 1 juta.
SMK negeri di salah satu hotel cuma Rp 400 ribu, tapi ada SMP yang biayanya sampai Rp 600 ribu. Jadi, setiap sekolah memang beda-beda.
Dinas Pendidikan Ingatkan Sekolah
Joko Wiyono kembali mengingatkan bahwa sekolah tidak boleh memaksakan biaya yang besar kepada wali murid. “Sekolah harus bijaksana dan mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid. Jangan sampai perpisahan menjadi beban,” tegasnya.
Ia juga berharap agar sekolah selalu melibatkan komite dan orang tua dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut keuangan.
