BACAAJA, BLORA – Puluhan desa di Kabupaten Blora kini punya gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berdiri cukup megah, tapi suasananya masih sepi dan kosong. Bangunannya sudah jadi, fasilitas dasar juga sudah masuk, tapi aktivitas ekonomi yang diharapkan justru belum terlihat. Kondisi ini bikin warga bertanya-tanya, kapan koperasi benar-benar bisa jalan.
Di Desa Jejeruk, misalnya, gedung KDMP sudah rampung sejak beberapa bulan lalu. Tapi anehnya, pengurus koperasi sendiri justru belum pegang kendali penuh. Ketua KDMP Jejeruk, Jefryanto, mengaku belum dilibatkan secara langsung sejak proses pembangunan sampai tahap operasional.
Ia bahkan menyebut hal paling dasar seperti kunci gedung saja belum ada di tangannya. “Semua kunci gedung yang sudah jadi itu masih dibawa Koramil Blora Kota. Katanya nanti kalau sudah serah terima baru bisa dipegang,” ujarnya, dengan nada heran sekaligus bingung.
Gedung yang dibangun sejak Desember dan selesai sekitar Maret itu sebenarnya sudah siap secara fisik. Rak-rak untuk jualan dan gondola juga sudah dikirim. Tinggal ditata sedikit lagi, harusnya sudah bisa langsung dipakai untuk aktivitas koperasi.
Tapi kenyataannya, semua masih menggantung. Jefryanto bilang, sampai sekarang belum ada arahan jelas soal kapan mulai beroperasi. Bahkan hal sederhana seperti siapa yang harus mengisi listrik token saja belum ada kejelasan.
“Kalau listrik habis, saya juga nggak tahu siapa yang harus isi. Operasionalnya nanti nunggu regulasi dulu katanya,” ucapnya.
Secara ukuran, gedung KDMP Jejeruk cukup luas. Lebarnya sekitar 20 meter dengan panjang 30 meter. Di dalamnya sudah dirancang lengkap, mulai dari gerai sembako, klinik desa, gudang, sampai area parkir kendaraan.
Namun, isi koperasi masih minim. Anggota baru tiga orang, kebanyakan anak muda. Sementara pengurus ada lima orang. Untuk jenis usaha yang akan dijalankan pun masih belum diputuskan, lagi-lagi karena menunggu aturan resmi.
Padahal konsep awal koperasi ini cukup menjanjikan. Warga yang ingin bergabung hanya perlu memenuhi syarat sederhana, yaitu berdomisili di desa setempat dan membayar iuran anggota. Nantinya, mereka berhak mendapat sisa hasil usaha (SHU) tiap tahun.
Sayangnya, beberapa jenis usaha juga belum bisa dijalankan. Misalnya layanan simpan pinjam yang belum diizinkan oleh dinas terkait. Bahkan untuk penjualan LPG subsidi, koperasi ini juga tidak memenuhi syarat dalam sistem yang berlaku.
“Sudah pernah diajukan, tapi di sistem tidak masuk. Jadi belum bisa jual LPG subsidi,” kata Jefryanto.
Kondisi berbeda justru terlihat di Jepon. Di sana, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sudah mulai bergerak meski gedungnya belum sepenuhnya selesai. Sekretaris koperasi, Gatot, menyebut mereka sudah menjalankan usaha kecil-kecilan.
Modal awal berasal dari hibah Badan Kerja Sama Desa sebesar Rp 18 juta, ditambah simpanan pokok anggota. Dengan jumlah anggota sekitar 130 orang, mereka mulai menjual minyak goreng dan LPG subsidi.
Penjualannya memang belum besar. Dalam rentang Desember sampai Maret, keuntungan yang didapat baru sekitar Rp 500 ribu. Tapi bagi mereka, ini jadi langkah awal yang penting.
“Memang belum besar, tapi ini proses. Nanti juga berkembang pelan-pelan,” ujar Gatot.
Sementara itu, di daerah lain seperti Kabupaten Pati, pembangunan KDMP juga belum sepenuhnya rampung. Di Desa Kutoharjo, progresnya baru sekitar 70 persen, tapi konsepnya sudah cukup ambisius.
Ketua KDMP Kutoharjo, Bambang Sudibyo, menyebut gedung ini dirancang seperti “mal desa” yang akan jadi pusat aktivitas ekonomi warga. Lokasinya pun strategis, tepat di depan lapangan desa.
Pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga melalui perusahaan pelaksana, sementara pengawasan melibatkan aparat. Pengurus koperasi sendiri tidak turun langsung dalam teknis pembangunan, hanya menerima hasil akhirnya.
Meski begitu, Bambang tetap optimistis. Ia menilai pembangunan ini adalah peluang langka bagi desa untuk punya aset besar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
“Kesempatan seperti ini jarang. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” katanya.
Pendanaan pembangunan dilakukan lewat skema dana desa yang dicicil selama enam tahun. Setiap tahun, desa harus mengalokasikan sekitar Rp 500 juta untuk pembayaran.
Dampaknya, anggaran desa untuk kegiatan lain ikut tergerus. Bahkan beberapa program harus dikurangi, termasuk tunjangan kader posyandu yang ikut terdampak.
Meski ada konsekuensi, Bambang berharap setelah cicilan selesai, kondisi keuangan desa bisa kembali normal. Apalagi jika koperasi sudah berjalan, diharapkan bisa memberi pemasukan tambahan.
Ke depan, KDMP Kutoharjo juga dirancang tidak hanya sebagai tempat jual beli, tapi juga pusat layanan yang lebih luas. Rencananya akan ada kerja sama dengan dinas dan fasilitas kesehatan.
Fenomena gedung koperasi yang sudah berdiri tapi belum aktif ini jadi potret unik di sejumlah desa. Di satu sisi, pembangunan fisik terlihat cepat dan masif. Tapi di sisi lain, kesiapan operasional masih tertinggal.
Warga pun kini menunggu, kapan gedung-gedung itu benar-benar hidup dan jadi pusat ekonomi seperti yang dijanjikan. Sebab kalau hanya berdiri tanpa aktivitas, bangunan megah itu berisiko jadi sekadar pajangan. (*)
