BACAAJA, SEMARANG- Pemprov Jateng mencatat ada 162 kejadian bencana sejak 1 Januari hingga 12 April 2026. Mayoritas masih didominasi bencana hidrometeorologi, alias yang berhubungan sama cuaca, kayak banjir dan cuaca ekstrem yang makin susah ditebak.
Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen bilang, kondisi ini jadi alarm serius buat semua pihak. Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, Pemprov nggak tinggal diam. Mereka lagi ngebut memperkuat sistem penanggulangan bencana dari hulu ke hilir, mulai dari sebelum kejadian, saat darurat, sampai pascabencana. “Langkah-langkah strategis terus kami lakukan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Baca juga: Saleh Tegaskan Anak-anak Terdampak Bencana di Jateng Gak Boleh Kehilangan Akses Pendidikan
Salah satu fokusnya adalah memastikan logistik kebencanaan selalu siap. Jadi kalau bencana datang, bantuan nggak telat dan bisa langsung nyampe ke warga yang butuh. Selain itu, kapasitas daerah juga terus ditingkatkan, baik dari sisi SDM maupun fasilitas penanganan bencana.
Nggak cuma itu, Pemprov juga lagi ngerapihin koordinasi biar makin solid antara pemerintah pusat, daerah, sampai pihak-pihak terkait lainnya. Harapannya, penanganan bencana bisa lebih cepat, nggak tumpang tindih, dan benar-benar terasa dampaknya.
Di sisi lain, ada satu jenis bencana yang jadi perhatian ekstra: tanah bergerak. Kasus ini sempat bikin warga di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang kelimpungan.
Tanah Bergerak
Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, tanah bergerak yang terjadi sejak awal Februari 2026 udah merusak ratusan rumah dan infrastruktur. Sementara di Semarang, kejadian serupa muncul di wilayah Jangli, Tembalang, dalam rentang Februari sampai April. Masalahnya, bencana jenis ini bukan cuma soal kerusakan, tapi langsung nyentuh kebutuhan paling dasar: tempat tinggal.
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid bilang, urusan hunian warga terdampak bakal segera dibawa ke pusat, termasuk koordinasi dengan BNPB. “Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pemerintah pusat supaya penyelesaian hunian bisa segera direalisasikan,” tegasnya.
Baca juga: Januari Belum Kelar, Bencana Sudah 45 Kali Nyapa Jateng
Selain itu, pertemuan tersebut juga ngebahas langkah mitigasi lain, seperti rencana pembangunan kolam retensi di Pati dan Kudus, sampai kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak, yang selama ini jadi titik rawan rob.
Sebagai bentuk dukungan, Komisi VIII DPR RI juga ngasih bantuan dengan total nilai fantastis, tembus triliunan rupiah. Mulai dari bantuan sosial Rp2,76 triliun, sertifikasi halal gratis untuk puluhan ribu UMK, hingga dukungan dari BNPB dan berbagai program kementerian lainnya.
Di atas kertas, angka bantuan memang bikin lega. Tapi di lapangan, warga masih harus berjibaku tiap kali alam “update versi” bencananya. Pertanyaannya sederhana: kita lagi sibuk ngatasin bencana… atau sebenarnya lagi kejar-kejaran sama sesuatu yang makin hari makin nggak bisa diprediksi? (tebe)
