BACAAJA, JAKARTA – Sorotan tajam datang ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah titik rawan yang bisa jadi pintu masuk praktik korupsi. Program yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional ini justru menghadapi tantangan serius dari sisi tata kelola, terutama karena skala anggarannya yang terus melonjak drastis dalam waktu singkat.
Dalam laporan terbaru, KPK mengungkap bahwa lonjakan anggaran MBG dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026 belum diiringi sistem pengawasan yang solid. Kondisi ini bikin program besar tersebut seperti berjalan ngebut tanpa rem yang benar-benar pakem, sehingga berisiko membuka celah penyimpangan di berbagai lini pelaksanaan.
Temuan itu muncul dalam dokumen resmi Direktorat Monitoring KPK yang memotret langsung kompleksitas program MBG di lapangan. Salah satu catatan utama adalah belum matangnya regulasi yang mengatur koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Akibatnya, potensi tumpang tindih kebijakan dan kebingungan peran jadi sulit dihindari.
KPK secara tegas menilai bahwa besarnya anggaran belum diimbangi dengan kerangka aturan yang jelas. Situasi ini berpotensi memicu konflik kepentingan, inefisiensi anggaran, hingga risiko tindak pidana korupsi yang bisa muncul dari celah-celah administratif maupun teknis.
Masalah lain yang ikut disorot adalah mekanisme bantuan pemerintah dalam program MBG. Skema ini dinilai terlalu panjang secara birokrasi, sehingga membuka peluang praktik rente. Dalam praktiknya, rantai distribusi yang berlapis bisa menggerus nilai manfaat yang seharusnya sampai langsung ke penerima.
Di sisi lain, pendekatan yang cenderung sentralistis dengan Badan Gizi Nasional sebagai aktor utama juga jadi perhatian. Model seperti ini dianggap berisiko mengecilkan peran pemerintah daerah yang sebenarnya punya posisi penting dalam pengawasan langsung di lapangan.
Kondisi tersebut membuat fungsi kontrol di daerah jadi kurang maksimal. Padahal, keberhasilan program seperti MBG sangat bergantung pada pengawasan harian yang dekat dengan lokasi distribusi dan pelaksanaan.
KPK juga menemukan potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG. Hal ini dipicu belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dan baku, sehingga proses seleksi mitra rawan disusupi kepentingan tertentu.
Transparansi pun jadi isu krusial. Proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan dinilai masih lemah dan belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini membuat pengawasan publik jadi terbatas, padahal anggaran yang digunakan sangat besar.
Dari sisi teknis, sejumlah dapur MBG bahkan dilaporkan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi juga menyangkut keamanan pangan yang langsung berdampak ke masyarakat.
KPK menyoroti adanya potensi risiko keracunan makanan jika standar dapur tidak dipenuhi. Pengawasan keamanan pangan pun dinilai belum optimal karena minimnya keterlibatan instansi terkait seperti dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Masalah berikutnya adalah belum adanya indikator keberhasilan program yang jelas. Tanpa ukuran yang terukur, efektivitas program jadi sulit dievaluasi, apalagi dalam jangka panjang.
Pengukuran awal atau baseline terkait status gizi penerima manfaat juga belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini membuat dampak program terhadap perbaikan gizi masyarakat jadi sulit dibuktikan secara objektif.
Dalam situasi seperti ini, program besar justru berisiko berjalan tanpa arah yang jelas. Anggaran besar bisa habis, tapi hasilnya belum tentu terasa maksimal di lapangan.
KPK kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan agar program MBG tidak melenceng dari tujuan awalnya. Salah satu yang paling krusial adalah penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan mengikat.
Regulasi tersebut diharapkan bisa memperjelas alur perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program lintas instansi. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Selain itu, KPK mendorong evaluasi mekanisme bantuan pemerintah agar tidak membuka celah praktik rente. Skema distribusi perlu dibuat lebih efisien agar manfaat bisa langsung dirasakan masyarakat.
Pendekatan kolaboratif juga dianggap penting, terutama dengan memperkuat peran pemerintah daerah. Dengan keterlibatan yang lebih aktif, pengawasan di lapangan bisa berjalan lebih efektif dan responsif.
KPK juga menekankan pentingnya SOP yang jelas dalam penentuan mitra program. Proses seleksi harus transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Di sektor keamanan pangan, pengawasan harus diperketat dengan melibatkan dinas kesehatan dan BPOM secara aktif. Hal ini penting untuk memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi.
Tak kalah penting, sistem pelaporan keuangan harus dibangun secara baku dan terstandar. Dengan sistem yang rapi, potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal.
KPK juga menyoroti perlunya indikator keberhasilan yang terukur. Program sebesar MBG tidak cukup hanya berjalan, tapi harus bisa dibuktikan dampaknya secara nyata.
Penetapan indikator ini harus disertai dengan pengukuran awal yang jelas. Dengan begitu, perubahan kondisi gizi masyarakat bisa dipantau secara akurat dari waktu ke waktu.
Situasi ini jadi pengingat bahwa program besar bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal kesiapan sistem. Tanpa fondasi yang kuat, risiko kegagalan akan selalu mengintai.
Publik kini menanti langkah konkret perbaikan dari pemerintah. Harapannya, program MBG tetap bisa berjalan, tapi dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang diperkuat dan tata kelola yang dibenahi, program ini sebenarnya punya potensi besar untuk membawa dampak positif bagi masyarakat luas.
Namun jika celah-celah yang sudah diidentifikasi tidak segera ditutup, risiko penyimpangan akan semakin besar seiring membengkaknya anggaran.
KPK telah membuka peta masalah secara jelas. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk memastikan program ini tidak hanya besar di angka, tapi juga tepat sasaran di lapangan. (*)
