BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah kini tengah menyiapkan strategi penghematan energi yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembelajaran jarak jauh bagi siswa agar konsumsi energi bisa ditekan. Kebijakan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) penghematan BBM yang digelar secara daring pekan lalu.
Hasil rakornis menetapkan lima strategi utama lintas kementerian dan lembaga. Pertama, ASN diberi fleksibilitas jam kerja atau work from home sebagian hari, kedua penguatan pemanfaatan platform digital. Selanjutnya, mobilitas perjalanan dinas dibatasi, operasional gedung diatur hemat energi, dan metode pembelajaran disesuaikan antara daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.
Menko PMK Pratikno menegaskan kegiatan praktikum tetap tatap muka agar kualitas pendidikan tak terganggu. Pemerintah menargetkan kebijakan mulai berlaku April 2026, sambil memastikan layanan publik lain tetap optimal. Koordinasi lintas-kementerian jadi kunci agar langkah efisiensi berjalan efektif dan aman bagi masyarakat.
Langkah efisiensi energi dirumuskan berbasis data dan pengalaman pandemi Covid-19, termasuk pola mobilitas serta konsumsi energi. Menko Pratikno menekankan pentingnya penyesuaian terukur agar kebijakan hemat energi tidak berdampak negatif berlebihan bagi siswa maupun warga. Setiap kebijakan disusun agar tetap responsif terhadap kebutuhan sektor masing-masing.
Sejumlah isu strategis masih perlu pembahasan lanjutan, termasuk nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika pola kehadiran siswa berubah. Opsi skema pembiayaan alternatif juga disiapkan untuk mendukung akses internet peserta didik agar pembelajaran daring tetap merata. Hal ini memastikan anak-anak yang belajar di rumah tetap memperoleh gizi dan materi pelajaran dengan baik.
Rapat koordinasi juga membahas integrasi strategi antar kementerian agar target penghematan energi dapat tercapai. Fokusnya bukan hanya menghemat BBM, tapi juga mengurangi konsumsi listrik dan sumber daya di gedung perkantoran. Dengan cara ini, pemerintah berharap dampak positif ekonomi dan lingkungan bisa dirasakan secara bersamaan.
Pihak terkait yang hadir meliputi perwakilan Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, Kemenag, PAN-RB, Kemenkes, dan Kemenpora. Kehadiran lintas kementerian diharapkan memperkuat sinergi implementasi kebijakan. Setiap kementerian diberi tanggung jawab merumuskan langkah spesifik sesuai sektor masing-masing.
Pemerintah juga memastikan komunikasi intensif dengan sekolah dan fasilitas kesehatan agar transisi ke skema hemat energi lancar. Informasi tentang metode pembelajaran daring, jadwal praktikum, dan efisiensi operasional disosialisasikan lebih awal. Hal ini bertujuan menghindari kebingungan dan memastikan pelayanan publik tetap maksimal.
Sebagai tindak lanjut, hasil rakornis akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan rekomendasi langkah penghematan. Nantinya, Presiden dapat menilai efektivitas strategi sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan konsumsi energi, tapi juga mendorong budaya kerja fleksibel dan adaptasi digital di sektor publik. Pemerintah menekankan langkah-langkah ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Jika berhasil, model efisiensi energi ini bisa menjadi referensi pengelolaan sumber daya di masa depan. (*)
