BACAAJA, JAKARTA – Bencana alam kembali ninggalin luka dalam. Sebanyak 22 desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan hilang setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor.
Desa-desa itu bukan sekadar rusak—benar-benar tersapu. Hilang tak tersisa.
Bacaaja: Penanganan Belum Rampung, Aceh Kembali Direndam Banjir Setinggi 2 Meter
Bacaaja: Kini Giliran Papua, Banjir Bawa Kayu Gelondongan Hancurkan Jembatan
Hal ini disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
“Total desa yang hilang ada 22. Aceh 13 desa, Sumatera Utara 8 desa, dan Sumatera Barat 1 desa,” ujar Tito.
Aceh paling terpukul
Aceh jadi wilayah dengan dampak terberat. Bukan cuma desa yang lenyap, tapi juga ribuan kantor desa ikut terdampak.
Totalnya mencapai 1.580 kantor desa di tiga provinsi:
- Aceh: 1.455 kantor desa
- Sumatera Utara: 93
- Sumatera Barat: 32
Wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang disebut sebagai titik paling parah, dengan lebih dari 800 desa terdampak. Dampaknya jelas: pemerintahan desa lumpuh, layanan publik terhenti, dan warga kehilangan pegangan administratif di tengah krisis.
Melihat kondisi itu, Kemendagri nggak mau tinggal diam. Tito menegaskan, menghidupkan kembali pemerintahan desa adalah kewajiban negara.
Langkah konkretnya, 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan dikirim langsung ke Aceh mulai 3 Januari 2026.
Misi mereka?
- Membantu memulihkan pemerintahan desa
- Mendampingi warga terdampak
- Mengurus layanan administrasi yang lumpuh
Para praja ini bakal bertugas selama satu bulan penuh, dan program ini masuk dalam kurikulum mereka—ibarat KKN versi bencana.
“Mereka berhadapan langsung dengan permasalahan nyata sambil membantu masyarakat,” kata Tito.
Lebih dari sekadar angka
Di balik angka 22 desa yang hilang, ada ribuan warga yang kehilangan rumah, identitas, dan rutinitas hidup. Bencana ini bukan cuma soal alam yang murka, tapi juga soal bagaimana negara hadir di saat paling genting.
Pengiriman praja IPDN jadi sinyal bahwa pemulihan bukan cuma bangun ulang fisik, tapi juga menghidupkan kembali pemerintahan dan harapan warga desa.
Karena setelah banjir surut, yang paling dibutuhkan bukan cuma bantuan logistik—tapi kehadiran negara yang nyata di lapangan. (*)
