BACAAJA, JAKARTA – Golkar, partai politik yang lahir dari rahim Orde Baru (Orba) paling getol mewacanakan kepala daearh kembali dipilih DPRD. Siapa saja partai politik yang masuk barisan Golkar?
Wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali naik ke permukaan dan langsung bikin jagat politik panas.
Ide yang sempat dikubur satu dekade lalu ini kini dihidupkan lagi oleh Partai Golkar, dengan dalih klasik: biaya politik kebangetan mahal.
Bacaaja: PDIP Masih Keukeuh: Biar Capek ke TPS, yang Penting Rakyat Ikut Milih
Bacaaja: Mendagri: Pilkada Lewat DPRD Sesuai Konstitusi, Asalkan Tetap Demokratis
Usulan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia usai Rapimnas I Golkar 2025, Minggu (21/12/2025).
Menurut Bahlil, pemilihan kepala daerah lewat DPRD disebut sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tetap demokratis.
“Pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik,” kata Bahlil.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung blak-blakan. Menurutnya, pilkada langsung bikin negara dan kandidat sama-sama tekor.
Biaya penyelenggaraan, ongkos kampanye, sampai “biaya politik lain-lain” dinilai sudah nggak masuk akal.
Isu ini bukan barang baru. Tahun 2014, DPR sempat sepakat mengembalikan pilkada ke DPRD. Tapi keputusan itu dibatalkan Presiden SBY, yang menyebut pilkada tak langsung sebagai kemunduran demokrasi.
Gerindra, PAN, PKB ikut merapat
Kali ini, Golkar tak sendirian. Gerindra terang-terangan mendukung.
Sekjen Gerindra Sugiono menyebut pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan demi efisiensi anggaran.
“Biaya kampanye calon kepala daerah itu prohibitif. Mahal. Ini perlu dievaluasi,” ujarnya.
PAN juga satu barisan. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan pilkada tak langsung tetap konstitusional karena UUD 1945 hanya menyebut kepala daerah harus “dipilih secara demokratis”.
Menurut PAN, frasa itu adalah open legal policy, alias bisa diatur DPR dan pemerintah.
Sementara PKB bahkan lebih ekstrem. Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, mengusulkan gubernur dipilih presiden, sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPR.
PDIP kasih peringatan keras
Di sisi lain, PDIP jadi salah satu penolak paling keras.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai mengubah pilkada jadi tak langsung belum tentu menyentuh akar masalah.
“Jangan bikin kebijakan berdasarkan selera politik sesaat,” katanya.
Menurut Said, alasan efisiensi anggaran adalah jumping conclusion. Solusi yang lebih masuk akal justru memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang—bukan memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya.
Akademisi: DPRD bukan zona steril politik uang
Kritik juga datang dari luar parlemen. Pengajar Hukum Pemilu UI Titi Anggraini mengingatkan, pilkada lewat DPRD tidak otomatis bersih dari politik uang.
Faktanya, DPRD justru termasuk aktor yang paling banyak terseret korupsi politik berdasarkan data KPK.
“Kalau alasan efisiensi, kenapa hak politik rakyat yang dipangkas?” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Ia menyebut usulan Golkar sebagai langkah kontra-produktif.
“Jangan buka kotak pandora yang seharusnya sudah tertutup. Fokus saja ke persoalan substantif bangsa,” tegasnya.
Balik mundur atau jalan pintas menuju otoritarianisme?
Perdebatan pilkada lewat DPRD kini makin terbuka. Di satu sisi, elite bicara efisiensi dan biaya politik. Di sisi lain, publik khawatir hak pilih rakyat kembali dipersempit.
Pertanyaannya sekarang simpel tapi krusial: Indonesia mau beresin demokrasi, atau malah muter balik? (*)
