BACAJA, JAKARTA – Bencana di Sumatera diduga dipicu masifnya alih fungsi hutan jadi kebun sawit dan tambang. Penanganan pascabencana juga belum selesai.
Eh, Presiden Prabowo Subianto malah pengin hutan-hutan di Papua dijadikan kebun sawit dalam lima tahun ke depan.
Targetnya mulia di atas kertas—biar daerah bisa mandiri energi dan pangan, nggak tergantung impor BBM.
Bacaaja: 3,1 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal Dibiarkan Mangkrak! Menteri Nusron Cuma Nonton?
Bacaaja: Pembungkaman Pers di Tengah Bencana Aceh, Kolonel TNI Paksa Hapus Rekaman Liputan
Arahan itu disampaikan Prabowo saat rapat bareng kepala daerah Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Skemanya lengkap: sawit buat BBM, tebu dan singkong buat etanol. Intinya, semua daerah diminta berdiri di atas kaki sendiri. Swasembada energi.
“Kalau ini jalan, kita bisa hemat ratusan triliun dari subsidi dan impor BBM,” kata Prabowo.
Saat ini, impor BBM Indonesia masih tembus Rp520 triliun per tahun. Prabowo ngebayangin kalau separuh aja bisa dipotong, ruang fiskal langsung longgar.
Bahkan, katanya, tiap kabupaten bisa kebagian anggaran sampai Rp1 triliun buat pembangunan.
Menggusur masyarakat adat
Aktivis lingkungan dan masyarakat adat langsung pasang alarm. Mereka bilang, ekspansi sawit bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal ruang hidup yang makin kepepet.
“Tradisi adat makin susah dijalankan karena hutan hilang,” kata Ziadatunnisa dari Kaoem Telapak. Riset mereka nunjukin, sawit sering masuk tanpa izin jelas, ninggalin konflik lahan dan pelanggaran HAM—terutama ke perempuan adat.
Peneliti BRIN, Hidayatullah Rabbani, juga ngingetin: ekspansi sawit bisa bikin ketimpangan makin parah, deforestasi nambah, dan petani kecil makin tersisih. Padahal sawit udah nyumbang hampir 4 persen PDB nasional.
Walhi bahkan nyebut 3,2 juta hektare hutan sudah hilang gara-gara sawit skala besar. Mereka tegas: kebun sawit bukan hutan, dan Papua bukan cadangan terakhir buat ditebang.
Jangan ugal-ugalan
Dari sisi energi, pengamat UGM Fahmy Radhi bilang target swasembada 4–5 tahun itu masih masuk akal, tapi syaratnya satu: jangan ugal-ugalan.
“Harus hati-hati soal fiskal dan dampak lingkungan,” katanya.
Sekarang bola ada di tangan pemerintah. Publik lagi nunggu: ini bakal jadi solusi energi masa depan, atau episode baru hutan Papua makin menipis?
Karena kalau penghematan ratusan triliun dibayar pakai deforestasi dan hilangnya hak adat, ya mahal juga ongkosnya. Gak sebanding.
Terlebih, sebelumnya ahli ekofisiologi tumbuhan ITB, Taufikurahman, buka-bukaan soal banjir dan longsor yang belakangan makin brutal di Sumatera. Intinya simpel: hujan deras ketemu lahan yang udah nggak bisa nyerap air, ya ambyar. Bencana jadinya.
Menurut dia, salah satu biang kerok utamanya adalah konversi hutan alami jadi hutan produksi monokultur. Alias hutan diganti kebun seragam, fungsi ekologinya ikut lenyap.
“Dalam banyak kasus, ini faktor pemicu utama banjir dan longsor,” kata Taufikurahman, Selasa (16/12/2025).
Di kondisi normal, hutan alami itu kayak spons raksasa: nahan air, nyaring, lalu nyalurin pelan-pelan. Tapi begitu tutupan vegetasi alami hilang, sistem hidrologi yang tadinya kerja otomatis langsung crash.
Akibatnya? Air hujan nggak lagi diserap, tapi langsung ngacir ke permukaan. Tanah jadi gampang erosi, banjir makin sering, longsor tinggal nunggu waktu.
Singkatnya, hutan ditebang, alam kehilangan rem, dan bencana jalan terus. Apakah kita tidak belajar dari bencana besar di Sumatera?
