BACAAJA, SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi salah satu gebrakan paling keren yang lagi rame dibahas di Jawa Tengah. Bayangin aja, ribuan anak sekolah bisa dapet makanan sehat dan bergizi setiap hari, gratis! Tapi di balik niat baik ini, ada PR besar yang nggak bisa dianggap sepele: keamanan pangan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi nggak mau main-main soal ini. Dalam rapat bareng Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025), beliau dengan tegas minta seluruh dapur penyedia MBG upgrade level-nya. Bukan cuma soal rasa dan penyajian, tapi soal kebersihan, keamanan, dan pengawasan.
“Keamanan pangan itu nggak boleh ditawar,” tegas Luthfi di depan 4.000 peserta rapat yang terdiri dari bupati, wali kota, ahli gizi, hingga mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Masih segar di ingatan, sempat ada kasus keracunan makanan di beberapa titik distribusi MBG. Dan Luthfi nggak mau hal itu kejadian lagi. “Kejadian kemarin nggak boleh terulang. Ini program struktural, maka harus kita laksanakan dengan serius,” lanjutnya.
Di Jateng sendiri, sudah ada 1.596 SPPG yang beroperasi, dan jumlahnya bakal terus nambah. Tapi makin banyak dapur, makin besar pula risiko kalau pengawasan nggak rapat. Makanya, Luthfi menekankan agar semua pihak — dari kepala daerah sampai ibu-ibu PKK — aktif memantau langsung ke lapangan. “Jangan apatis. Harus ada keterbukaan dan koordinasi,” pesannya.
Yang menarik, Luthfi juga minta setiap dapur punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan siap diperiksa kapan pun. Bahkan kalau perlu, bikin posko pengawasan 24 jam! Cukup hardcore, tapi masuk akal kalau kita ingat bahwa ini menyangkut kesehatan ribuan anak.
Dari sisi nasional, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi Jateng yang udah melaju kencang. Dari total 10.000 SPPG di seluruh Indonesia, Jateng nyumbang 1.596 — sekitar 50% dari standar nasional. Dan ternyata, program ini nggak cuma bikin anak-anak sehat, tapi juga ngangkat ekonomi lokal.
Bayangin, nilai investasi BGN yang turun ke Jateng aja tembus Rp32 triliun per tahun. Dari petani lokal, BUMDes, UMKM makanan, sampai produsen susu, semuanya kecipratan efek positif. “Program ini multiefek, bukan cuma soal gizi tapi juga ekonomi,” ujar Luthfi.
Tapi, seperti kata pepatah: with great power comes great responsibility. Program sebesar MBG juga berarti pengawasan yang harus sepadan. BGN pun bakal rutin inspeksi, verifikasi dapur, bahkan minta tiap SPPG siapin alat rapid test pangan dan CCTV dapur buat pengawasan pusat.
Karena, seperti kata Dadan, “Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi.”
Dan di titik ini, Jateng emang lagi ngebut jadi pelopor. Tapi tetap, the real challenge adalah memastikan semua niat baik ini nggak cuma berhenti di rapat dan sertifikat, tapi nyata di setiap suapan nasi anak-anak kita.(bae)
