BACAAJA, JAKARTA– Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menghadapi sejumlah persoalan di lapangan.
Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk mengevaluasi sekaligus merapikan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program tersebut.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan. Ya, satu bulan lagi untuk menyelesaikan dan merapikan,” kata Zulhas.
Baca juga: Seratus Dapur MBG Hilang Jejak, Titiknya Bikin Publik Geleng Kepala Terus
Selama masa evaluasi itu, pemerintah akan mengkaji berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan secara lebih mendalam sebelum menentukan langkah lanjutan.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan penyalahgunaan program, penentuan titik penerima manfaat, hingga masih banyaknya lokasi yang telah ditetapkan tetapi belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program.
“Banyak. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” ujarnya.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan kembali dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perbaikan program ke depan.
Penguatan KDMP
Selain membahas MBG, rapat terbatas juga menyinggung penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam distribusi kebutuhan masyarakat.
Zulhas menjelaskan, koperasi tersebut akan difungsikan sebagai jaringan penyalur berbagai barang subsidi pemerintah sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Tak hanya itu, KDMP juga dipersiapkan sebagai offtaker, yakni pihak yang membeli hasil produksi petani ketika harga komoditas seperti gabah, jagung, dan hasil pertanian lainnya jatuh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Puntung Rokok Dalam Ompreng Bocah, Dapur MBG Langsung Disorot
“Kalau harga gabah, jagung, dan komoditas lain berada di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi bisa menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi pertanian tersebut,” jelas Zulhas.
Pemerintah berharap pembenahan program MBG dan penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan beriringan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program besar memang butuh waktu untuk sempurna. Tapi bagi masyarakat, yang paling penting bukan seberapa sering evaluasi dilakukan, melainkan kapan makanan benar-benar sampai di meja makan tanpa menyisakan persoalan di belakangnya. (tebe)
