BACAAJA, SEMARANG – Wacana pilkada dipilih lewat DPRD bikin riuh. Protes datang dari mana-mana. Tapi di level elite partai, suasananya beda. Seolah semua itu cuma noise.
Partai pendukung seperti Gerindra justru terlihat tetap melaju. Kritik boleh keras, tapi arah politiknya tak banyak berubah. Pertanyaannya jadi sederhana: kenapa mereka terkesan bodo amat?
Pengamat politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Nur Syamsudin, menilai jawabannya ada pada hitung-hitungan kekuasaan.
Bacaaja: Biaya Mahal Bukan Alasan, Pilkada Lewat DPRD Tanda Elite Mulai Takut Rakyat Kritis
Bacaaja: Pilkada lewat DPRD Bentuk Kemunduran Demokrasi, Pengamat: Politik Transaksional
Secara elektoral, risiko ke partai besar itu sebenarnya terbatas. Bukan karena kritiknya kecil, tapi karena basis kekuatan mereka relatif aman.
“Gerindra mungkin berhitung bahwa basis elektoral loyalisnya tidak akan banyak berpindah,” terka Nur.
Reaksi publik terhadap pilkada lewat DPRD diprediksi negatif. Publik sudah 20 tahun lebih menikmati hak memilih langsung. Ketika hak itu hendak dipindahkan ke DPRD, wajar kalau muncul penolakan.
Isu ini juga gampang dibingkai sebagai konspirasi elite. Bahasa kasarnya, kudeta pelan-pelan atas kedaulatan rakyat. Label anti-demokrasi partisipatif pun mengintai.
Tapi Gerindra dan partai besar lain tampaknya sudah memperhitungkan itu. Basis pemilih loyalis dinilai tak akan gampang berpaling.
Selama figur partai kuat dan isu ekonomi lebih dominan, kegaduhan soal sistem pilkada dianggap tidak mematikan secara elektoral.
Selain itu, wacana pilkada DPRD dinilai bukan isu “seksi” bagi pemilih luas. Bagi banyak orang, harga beras, lapangan kerja, dan bantuan sosial masih jauh lebih menentukan pilihan politik dibanding desain demokrasi.
Di titik ini, protes publik dianggap sebagai risiko yang bisa ditoleransi.
Nur juga melihat ada tujuan lain yang lebih strategis. Dukungan pilkada lewat DPRD menjadi alat konsolidasi elite. Baik ke internal partai maupun ke sesama partai besar di parlemen.
Dengan sistem ini, partai pemilik kursi DPRD dominan bakal diuntungkan. Gerindra termasuk di dalamnya, bersama Golkar, PKB, dan beberapa partai lain. Kursi DPRD berubah jadi kunci langsung menuju kursi kepala daerah.
Elite DPRD ikut naik kelas. Dari sekadar pengawas, mereka jadi penentu. Posisi tawar melonjak, ruang lobi melebar.
Bagi Gerindra, posisi sebagai partai besar di koalisi pemerintahan juga memberi modal politik ekstra.
Wacana pilkada DPRD bisa dipakai sebagai alat tawar dalam negosiasi kebijakan lain. Politik bukan cuma soal ide, tapi soal momentum.
Kekuatan Gerindra di DPRD daerah juga membuat sistem ini terasa jauh lebih menguntungkan. Kekuasaan legislatif bisa langsung dikonversi jadi eksekutif lewat koalisi dan negosiasi.
“Ini mencerminkan kecenderungan partai politik besar untuk merasionalisasi dan mengendalikan demokrasi yang dianggap terlalu mahal, berisiko, dan tidak terprediksi,” prediksi Nur.
Pada akhirnya, sikap “bodo amat” ini bukan karena elite partai tuli. Mereka dengar. Tapi mereka memilih jalan yang berbeda. Protes publik diakui, tapi konsolidasi kekuasaan dianggap lebih penting. (bae)
