BACAAJA, SEMARANG- Pagi bekerja di pabrik, malam lanjut narik ojek online. Bagi sebagian buruh di Jateng, satu pekerjaan ternyata belum cukup untuk membiayai hidup.
Upah bulanan yang diterima masih harus ditambal dengan penghasilan tambahan agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Kondisi tersebut disampaikan Ketua DPD SPN Jawa Tengah, Maksumi, saat menyuarakan tuntutan kenaikan upah dalam aksi Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (Kombat).
Ia mencontohkan kondisi buruh di Jepara yang menerima upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp2,7 juta. Menurutnya, nominal tersebut bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja yang masih lajang.
“Untuk hidup sendiri, lajang pun itu tidak cukup UMK itu. Apalagi kita punya anak dua, punya istri,” kata Maksumi saat menggelar aksi didepan Kantor Gubernur Jateng, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Buruh Jateng Desak Perubahan Kebijakan 2027: Upah Layak Bukan Bonus!
Persoalan semakin terasa bagi buruh yang sudah berkeluarga. Penghasilan bulanan harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan makan, membayar kontrakan, hingga membiayai pendidikan anak.
Kondisi itu membuat sebagian pekerja tidak punya banyak pilihan selain mencari pekerjaan tambahan di luar jam kerja pabrik. Maksumi menyebut, tidak sedikit buruh yang pada malam hari beralih menjadi pengemudi ojek online.
Aktivitas tersebut dilakukan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan utama pada siang hari. “Malamnya ngojek online. Kalau enggak begitu, mana bisa menghidupi, bayar kontrakan, anak sekolah, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Kebutuhan Dasar
Menurut Maksumi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan upah bukan sekadar soal besaran angka kenaikan setiap tahun. Lebih dari itu, upah minimum harus mampu menjamin pekerja memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
Ia juga menyoroti biaya hidup di Jateng yang dinilai tidak jauh berbeda dengan provinsi lain. Bahkan, persoalan transportasi turut menjadi beban tersendiri karena tidak semua daerah memiliki angkutan umum dengan tarif terjangkau.
Maksumi menilai, ketimpangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup itu tidak bisa terus dibiarkan. Buruh, kata dia, tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan penghasilan yang cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
“Yang penting kami itu cukup buat makan, anak sekolah, bayar kontrakan. Masyarakat pekerja di Indonesia ini, khususnya di Jateng, orangnya nerimo sebenarnya,” katanya.
Baca juga: PHK Ratusan Buruh Disorot, Tes Kerja Bikin DPRD Geram
Atas kondisi tersebut, Kombat mendesak pemerintah melakukan reformasi pengupahan dengan menjadikan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum 2027.
Mereka juga meminta Gubernur Jateng membuka ruang dialog sebelum penetapan upah yang direncanakan pada 21 November 2026. Jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons, Kombat menyatakan siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar.
Sebab, buruh tentu ingin pulang kerja untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Bukan justru harus kembali bekerja di jalanan karena gaji dari pekerjaan utama belum cukup untuk membayar kebutuhan hidup. (dul)
