Siswa Upload Menu MBG Ada Belatung, BGN: Sikap Kurang Bersyukur

BACAAJA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi-lagi bikin ribut. Kali ini bukan soal gizinya, tapi soal reaksi pemerintah ke siswa yang berani speak up.

Badan Gizi Nasional (BGN) menilai siswa yang mengunggah masalah menu MBG ke media sosial—termasuk temuan belatung di makanan—sebagai sikap “kurang bersyukur”.

Yes, kamu nggak salah baca. Pernyataan itu disampaikan Dewan Pakar BGN Ikeu Tanziha dalam diskusi MBG di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Bacaaja: Balikpapan Setop MBG saat Libur Sekolah, Daerah Lain Kapan Nyusul?
Bacaaja: Guru Besar UGM Bongkar Anggaran MBG: Nggak Rasional, Mending Buat Tangani Bencana

“Seperti tadi contoh ada belatung di menu MBG, apa untungnya buat anak?” kata Ikeu.

Menurut BGN, unggahan semacam itu bukan solusi, malah dikhawatirkan membentuk karakter negatif pada anak.

“Kami takutnya itu malah membentuk jiwa tidak bersyukur dari anak-anak,” lanjutnya.

BGN meminta siswa tidak mengumbar masalah MBG ke medsos, tapi cukup melapor lewat jalur resmi—alias ke guru.

Kalau ada belatung? Mereka penginnya kayak gini:

• bilang ke guru
• makanan diganti
• selesai
• nggak usah diviralin

“Karena hanya satu yang ada belatungnya, kenapa mesti diposting?” kata Ikeu.

Menurutnya, masalah bisa diselesaikan cepat tanpa harus bikin gaduh di ruang publik.

BGN juga bilang pemerintah lagi nyiapin sistem pengaduan terpadu, kerja bareng Kementerian Komunikasi dan Digital. Katanya, nanti semua orang—punya pulsa atau nggak—tetap bisa lapor.

“Tagihannya nanti masuk ke BGN,” ujar Ikeu.

Pernyataan BGN ini langsung dibantah realita di lapangan.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, bilang banyak murid dan guru justru takut bicara.

“Anak muridnya ditekan guru, guru ditekan sekolah, sekolah ditekan dinas,” kata Iman.

Efeknya? Masalah ada, tapi dipendam. Kritik dibungkam. Dan medsos jadi satu-satunya tempat buat bersuara.

Intinya saat siswa nemu belatung di makanan dan berani speak up, yang disorot justru rasa syukurnya yang dianggap kurang, bukan kualitas makanannya.

Pertanyaannya sekarang:

• salah lapor?
• salah posting?
• atau salah sistem?

Mengapa rakyat selalu jadi pihak yang disalahkan? Padahal, rakyat sejatinya adalah korban. (*)