Garry Satrio N adalah mahasiswa jurusan Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo.
Yang viral seringkali hanya mengalihkan isu. Agustus tahun lalu, tepat sebelum meledaknya demonstrasi, berita yang bersaing viral justru perceraian seorang publik figur.
Bayangkan bila suatu hari nanti segalanya menjadi mudah. Bukan karena teknologi, melainkan masyarakat yang ramah-tamah dan kondisi ekonomi masyarakat yang memuaskan. Yang miskin berkesempatan menjadi mapan, dan yang mapan tidak rakus akan kekuasaan. Apakah bayangan itu mustahil? Tentunya tidak ada batasan untuk bermimpi. Bahkan mimpi Merdeka 100% pun bukan sekadar angan kosong.
Sebentar lagi Indonesia menemui hari jadinya. Biasanya dirayakan dengan rangkaian lomba sebagai cara mengenang perjuangan para pahlawan. Padahal untuk mencapai kemerdekaan, ada perang dingin di antara para pahlawan. Kala itu mereka berdebat tentang arah negara ini.
Soekarno dengan gagasan Nasakomnya, S.M. Kartosuwiryo dengan gagasan negara Islam sebagai penolakan penjajahan, juga D.N. Aidit dan Muso yang ingin menciptakan masyarakat komunal tanpa penindasan. Kenyataannya, semua gagasan itu berakhir pada pertumpahan darah.
Hakikatnya, merayakan kemerdekaan hanya dengan lomba adalah ketidakpedulian terhadap masa lalu. Meminjam istilah Soekarno, kita telah melupakan “JAS MERAH”, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebab saat itu yang berlangsung adalah pertarungan politik demi kepentingan khalayak, bukan seremoni tahunan.
Sayangnya, semangat itu tak berlanjut hingga kini. Politik hari ini kian suram. Kita hidup dalam politik abu-abu. Benar dan salah sukar dibedakan karena informasi telah dikuasai oligarki demi melanggengkan kekuasaannya.
Dominasi ini bukan tuduhan abstrak, melainkan pola yang berulang. Yang viral seringkali hanya mengalihkan isu. Agustus tahun lalu, tepat sebelum meledaknya demonstrasi, berita yang bersaing viral justru perceraian seorang publik figur. Padahal ketika itu ada sopir ojek online bernama Affan yang tewas dilindas kendaraan aparat.
Pola serupa terlihat pada saat isu konflik di Papua kembali mengemuka. Pembabatan hutan pemicu pemanasan global tenggelam oleh gemuruh pemberitaan swasembada pangan. Fenomena ini bukan konspirasi yang direkayasa, melainkan cerminan ekosistem media yang didikte logika kapitalisme.
Algoritma lebih memihak sensasi clickbait ketimbang isu substantif seperti kekerasan aparat. Begitulah hegemoni kapitalisme bekerja: bukan lewat sensor terbuka, tapi seleksi diam-diam atas apa yang layak menjadi perhatian rakyat.
Pola ini tampak pula dalam kebijakan. Banyak program kerja tak menjawab masalah nyata rakyat. Apakah ini negara rakyat, atau negaranya penguasa? Yang terbaru, laporan Kompas “Anggaran Dipotong Drastis, Perpusnas Tak Bisa Bagikan Buku Lagi ke Masyarakat” mengungkap anggaran Perputakaan Nasional yang dipangkas hampir separuh, dari Rp721,7 miliar (2025) menjadi Rp377,9 miliar (2026).
Dampaknya pembagian buku ke desa, taman bacaan, lapas, dan puskesmas terpaksa dihentikan. Bandingkan dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ratusan kali lipat anggaran Perpusnas. Ketimpangan ini menunjukkan ke mana prioritas negara diarahkan. Proyek besar yang tampak di panggung jadi primadona. Tidak berpihak kepada dunia literasi yang diam-diam menumbuhkan nalar kritis rakyat.
Sayangnya kita tak bisa melawan kekuasaan timpang ini semata dengan pikiran. Ada hal konkret yang bisa dilakukan. Beberapa contohnya ialah, teori Murray Bookchin dan praksis nyata seperti gerakan Zapatista (Tentara Pembebasan Nasional Zapatista) di Meksiko.
Bookchin berpandangan rakyat harus membangun ekonomi tandingan di luar kendali penguasa. Tujuannya agar rakyat tak terus ditindas oligarki. Praksis serupa dilakukan Zapatista melalui pergerakan akar rumput. Mereka membangun kedaulatan bagi rakyat, bukan demi kepentingan segelintir pihak.
Gagasan ini tak melulu mengawang di Meksiko sana. Serikat Petani Indonesia telah mendirikan Bank Benih di Bogor dan ratusan Koperasi Petani, agar kelak petani lepas dari ketergantungan pada benih dan tata niaga korporasi. Koperasi tersebut juga dikelola sendiri oleh dan untuk mereka sendiri. Inilah wujud nyata ekonomi tandingan Bookchin di bumi pertiwi.
Bayangkan jika model ini diperluas. Dokter, guru, buruh, dan petani, tak lagi bekerja demi satu orang atau perusahaan, melainkan demi kepentingan kolektif yang mereka kelola bersama. Bukankah kedamaian dan kemakmuran yang akan menyambut? (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
