BACAAJA, JAKARTA – Kenapa banjir bandang besar di Sumatera tidak langsung diputuskan sebagai bencana nasional? Pertanyaan ini ramai banget, dan akhirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara. Ia bilang, fokus utama pemerintah bukan pada status, tapi pada aksi cepat di lapangan.
Menurut Tito, sejak hari pertama, semua kementerian, lembaga, sampai aparat di tiga provinsi langsung turun bareng-bareng. Jadi meski label “bencana nasional” tidak dipasang, cara kerjanya sudah sama seperti penanganan berskala nasional.
Aksi Lebih Penting daripada Label
Tito menjelaskan bahwa yang benar-benar krusial adalah mobilisasi kekuatan dari pusat sampai daerah. Pemerintah ingin memastikan semua pergerakan langsung nyambung, nggak ribet urusan istilah atau status.
“Yang penting itu aksinya, bukan statusnya,” tegas Tito saat ditemui di Jakarta.
Semua Kementerian Sudah Bergerak
Ia menambahkan, begitu bencana terjadi, semua instansi terkait langsung mengarahkan personelnya ke tiga wilayah terdampak. Koordinasi intens, bantuan masuk cepat, dan penanganan terus berjalan bergilir dari pusat hingga daerah.
Dengan kondisi begitu, Tito menyebut bahwa Indonesia sebenarnya sudah melakukan mobilisasi nasional, meski tanpa pengumuman resmi status bencana.
Pertimbangan Nama ‘Bencana Nasional’
Tapi kenapa status itu tetap tidak dipilih? Tito bilang, pemakaian istilah “bencana nasional” harus benar-benar hati-hati. Kalau diputuskan, bisa muncul persepsi seolah seluruh Indonesia sedang dalam kondisi darurat.
Ia memberi contoh: Indonesia jauh lebih besar dan kompleks dibanding negara kecil seperti Singapura. Jadi, satu kejadian besar di satu wilayah tidak otomatis harus diberi status nasional.
Risiko Persepsi Internasional
Tito juga menyentuh dampak ke luar negeri. Label bencana nasional bisa memunculkan kekhawatiran internasional, yang akhirnya berdampak buruk pada pariwisata dan mobilitas.
“Orang yang mau ke Bali bisa jadi batal, yang mau ke Labuan Bajo atau Jogja juga bakal mikir ulang,” ujar Tito.
Menurutnya, itu justru bisa merugikan Indonesia di banyak sektor.
Penanganan Tetap Maksimal
Walau tidak berstatus nasional, Tito menegaskan bahwa penanganan lapangan tetap dilakukan habis-habisan. Semua dikerahkan seperti penanganan skala nasional, hanya tanpa label yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Ia memastikan, pusat tidak tinggal diam dan terus bergerak membantu daerah.
Kemendagri Punya Agenda Lain
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyebutkan rencana Kemendagri memberi apresiasi kepada daerah berkinerja baik. Tahun 2026, bakal ada hadiah berupa insentif besar untuk pemda yang menunjukkan kinerja unggul.
Total anggaran Rp1 triliun disiapkan untuk mendukung daerah yang berhasil tampil menonjol, mulai dari pengendalian inflasi, pengelolaan sampah, hingga inovasi kebijakan.
Insentif untuk Pemda Berprestasi
Tito menjelaskan bahwa daerah yang mampu menunjukkan performa terbaik akan dapat hadiah Rp5 miliar per daerah, bahkan totalnya bisa mencapai Rp50 miliar.
Mulai Januari tahun depan, Kemendagri sudah mulai menyeleksi daerah yang akan mendapat apresiasi awal dalam pengendalian inflasi.
Harapan Daerah Bergerak Bareng
Bagi Tito, kemajuan Indonesia hanya bisa terjadi kalau pemerintah pusat dan daerah bergerak seiring. Ia berharap insentif ini bisa memacu kompetisi sehat antar daerah.
“Kalau semua gerak bareng, full speed, kita bisa maju sama-sama,” kata Tito.
Jadi, alasan banjir bandang Sumatera tidak disebut sebagai bencana nasional adalah murni soal pertimbangan strategis. Pemerintah memilih fokus pada penanganan, bukan label, dan menghindari dampak negatif yang bisa muncul secara nasional maupun internasional.
