BACAAJA, SEMARANG- Nasib peternak unggas rakyat kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah tingginya biaya produksi, harga ayam dan telur yang kerap anjlok, serta dominasi perusahaan integrator, pemerintah didorong segera menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada peternak.
Persoalan tersebut menjadi tema utama dalam Seminar Nasional Rakernas XXI Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (Ismapeti) yang digelar di Gedung ICT Lantai 5 Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, belum lama ini.
Mengusung tema “Kesiapan Kebijakan Menjaga Keberlangsungan Peternak Unggas untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Bangsa”, forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi peternak, hingga mahasiswa untuk mencari solusi memperkuat sektor perunggasan nasional.
Dalam seminar yang dimoderatori oleh Guru Besar Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) Undip yang juga Kepala Badan Pengelola Kampus di Luar Utama, Prof Dr Ir Bambang WHEP tersebut, sejumlah persoalan mendasar mengemuka.
Mulai dari harga ayam hidup dan telur yang kerap berada di bawah biaya produksi, tingginya harga pakan, ketimpangan rantai pasok, hingga perlunya percepatan hilirisasi industri unggas. Para narasumber sepakat, solusi jangka pendek sudah tidak lagi cukup untuk menyelamatkan peternak rakyat.
Baca juga: Dari NIB Sampai QRIS, Mahasiswa KKN Undip Kini Tak Hanya Bawa Proposal
Dari sisi hulu, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) menilai pengendalian populasi bibit melalui pengaturan Grand Parent Stock (GPS) dan Parent Stock (PS) menjadi langkah penting agar produksi Day Old Chick (DOC) tetap seimbang dan tidak memicu kelebihan pasokan.
Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera, Suwardi, salah satu narasumber mengatakan, peternak ayam petelur saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Menurutnya, kerugian bisa mencapai Rp6,6 juta per 1.000 ekor ayam ketika harga telur berada di bawah biaya produksi.
Ia juga menyoroti masuknya perusahaan integrator ke pasar telur konsumsi yang dinilai semakin mempersempit ruang usaha peternak rakyat. “Pemerintah semestinya membagi segmen pasar secara lebih jelas, yakni produksi integrator difokuskan untuk kebutuhan industri pengolahan maupun ekspor, sedangkan pasar konsumsi rumah tangga diprioritaskan bagi peternak rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Suwardi meminta pemerintah mengatur kuota GPS dan distribusi DOC secara lebih proporsional agar tidak terjadi kelebihan produksi yang berujung pada jatuhnya harga telur. Tak hanya itu, tingginya harga bahan baku pakan seperti jagung dan Soybean Meal (SBM) juga dinilai menjadi beban berat bagi peternak.
Percepatan Hilirisasi
Ia mengusulkan percepatan hilirisasi melalui pengembangan industri olahan telur, seperti liquid egg dan egg powder, sebagai solusi menyerap kelebihan produksi sekaligus memperpanjang masa simpan telur. “Hilirisasi dapat menjadi solusi untuk menyerap kelebihan produksi sekaligus memperpanjang masa simpan telur,” katanya.
Sementara itu, Bendahara Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Agus Suwarna menjelaskan, fluktuasi harga ayam hidup saat ini dipengaruhi kebijakan pengadaan Grand Parent Stock dua tahun sebelumnya.
Menurutnya, kelebihan produksi DOC terjadi akibat tingginya populasi induk ayam dan lambatnya proses afkir parent stock. Untuk mengatasinya, Gopan mengusulkan sejumlah langkah, seperti pembersihan mesin penetas (hatcher), pengalihan telur fertil ke industri pangan, hingga percepatan program afkir dini induk ayam.
“Program afkir mandiri yang saat ini dijalankan perusahaan pembibitan telah berhasil mengurangi pasokan DOC sekitar 10 persen dan mulai memberikan ruang bagi pemulihan harga ayam hidup di tingkat peternak,” ungkapnya.
Baca juga: Mahasiswa KKN Jadi Mitra Pemprov Bangun Desa
Di sisi lain, Corporate Secretary PT Berdikari (Persero), AS Hasbi Al-Islahi menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat sektor peternakan nasional.
Salah satunya melalui penyusunan Instruksi Presiden tentang Hilirisasi Peternakan sebagai payung hukum nasional. Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan berbunga rendah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3 persen bagi peternak rakyat dan koperasi.
Selain itu, transformasi sektor perunggasan juga diarahkan pada penerapan teknologi modern seperti Precision Farming berbasis Internet of Things (IoT), sistem rantai dingin (cold chain system), hingga smart slaughtering and processing guna meningkatkan efisiensi produksi.
Meski demikian, Hasbi mengingatkan tantangan terbesar sektor perunggasan bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga distribusi. “Masih ada daerah yang surplus ayam dan telur, sementara wilayah lain justru mengalami kekurangan pasokan,” ujarnya.
Melalui Rakernas XXI Ismapeti, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa masa depan peternak unggas tidak cukup dijaga dengan satu kebijakan. Penguatan regulasi, pengendalian produksi dari hulu, percepatan hilirisasi, pemerataan distribusi, serta keberpihakan kepada peternak rakyat menjadi fondasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Kalau harga ayam dan telur terus jatuh setiap panen, yang kenyang bukan peternaknya, melainkan masalahnya. Ketahanan pangan tak cukup dibangun dengan produksi melimpah, tetapi juga dengan memastikan orang yang memelihara ayam tetap bisa bertahan hidup. (tebe)
