BACAAJA, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi akhirnya buka suara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Cilacap.
Menurut Luthfi, persoalan integritas pejabat sebenarnya sudah berkali-kali ia ingatkan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah. “Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Ia mengaku prihatin karena kasus ini menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terseret perkara korupsi. Sebelumnya, dua kepala daerah lain juga sempat tersandung kasus serupa, yakni Sudewo sebagai Bupati Pati dan Fadia Arafiq sebagai Bupati Pekalongan.
Baca juga: Bupati Pati Sudewo Nongol di KPK, Ngaku Cuma Datang Tanpa Bawa Berkas
Padahal, kata Luthfi, Pemprov Jateng sudah menjalin kerja sama dengan KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi. Salah satunya melalui program pendampingan dari Korsupgah KPK yang rutin memberi pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, para pejabat daerah juga sudah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum. Meski demikian, Luthfi menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK tetap harus dihormati.
Pengingat Keras
Di sisi lain, ia berharap kasus ini bisa menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik, terutama bupati, wali kota, wakil kepala daerah, serta ASN di Jateng. “Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tegasnya.
Menurutnya, integritas berarti tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal itu penting agar birokrasi berjalan bersih dan profesional.
Baca juga: OTT Bupati Fadia Arafiq, Pemprov Jateng Pastikan Pemerintahan Pekalongan Tetap Berjalan
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya,” lanjut Luthfi. Ia juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat meski kasus hukum sedang berjalan. Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang bersiap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Pesan soal integritas sebenarnya sudah sering diulang di berbagai forum. Tapi entah kenapa, tiap tahun selalu ada saja pejabat yang “lupa catatan”. Akhirnya yang datang bukan lagi undangan rapat, melainkan tim OTT. Kadang yang susah memang bukan memahami aturan, tapi menahan godaan saat kekuasaan sudah di tangan. (tebe)
