Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: MK Segera Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini Jadwalnya
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Hukum

MK Segera Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini Jadwalnya

Nugroho P.
Last updated: Oktober 4, 2026 8:25 pm
By Nugroho P.
4 Min Read
Share
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
SHARE

BACAAJA, JAKARTA – Nasib perkara soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 kini tinggal menunggu ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut sudah masuk tahapan akhir setelah seluruh proses pemeriksaan berjalan di persidangan.

Contents
Putusan Dijadwalkan 5-6 OktoberHakim MK Diminta Tak Terpengaruh OpiniMK Tekankan Putusan Berdasarkan FaktaSyarat Pendidikan Gibran Dipersoalkan

Pertanyaannya, kapan putusan perkara yang menyeret nama Gibran itu akan dibacakan? Jika mengacu pada jadwal yang sudah ditetapkan MK, pengucapan putusan untuk perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Oktober 2026.

Jadwal tersebut tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026. Aturan yang ditetapkan Ketua MK Suhartoyo di Jakarta pada 16 September 2026 itu mengatur tahapan dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026.

Putusan Dijadwalkan 5-6 Oktober

Dalam lampiran PMK Nomor 1 Tahun 2026, tahapan “Sidang Putusan” yang mencakup pengucapan putusan ditetapkan pada 5 Oktober sampai 6 Oktober 2026.

Artinya, perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran kini sudah mendekati ujung proses. Namun, jadwal tersebut bukan berarti putusan pasti dibacakan pada satu tanggal tertentu karena MK masih memiliki ruang untuk menyesuaikan tahapan berdasarkan kondisi penanganan perkara.

PMK tersebut memang memberikan kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian jadwal. Penyesuaian itu dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi dalam proses pemeriksaan permohonan.

Hakim MK Diminta Tak Terpengaruh Opini

Menjelang putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu larut dalam berbagai opini yang berkembang di luar ruang sidang.

Saldi menyampaikan pesan itu dalam persidangan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Menurut dia, suasana yang sudah terbangun selama proses persidangan perlu dijaga agar tetap kondusif.

Ia mengatakan para hakim konstitusi akan mempelajari seluruh bahan perkara secara mandiri sebelum kembali berkumpul untuk membahas dan mengambil keputusan.

Para hakim, kata Saldi, akan menggunakan waktu akhir pekan untuk membaca dan mencermati materi perkara secara lebih tenang. Setelah itu, mereka akan kembali bertemu untuk membahas perkara tersebut sebelum menentukan putusan.

MK Tekankan Putusan Berdasarkan Fakta

Saldi juga meminta publik memberikan ruang kepada MK untuk menjalankan tugasnya tanpa terbebani tarik-menarik opini di luar persidangan.

Menurut dia, perkara tersebut sudah dipercayakan kepada MK sehingga proses pengambilan keputusan harus diserahkan kepada para hakim berdasarkan fakta yang muncul selama persidangan.

Apa pun hasil akhirnya nanti, Saldi menegaskan putusan akan dibuat berdasarkan bahan dan fakta yang berhasil diperoleh majelis selama proses pemeriksaan.

Syarat Pendidikan Gibran Dipersoalkan

Perkara ini diajukan oleh sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi ketentuan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Dalam permohonannya, para pemohon juga meminta agar penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan cacat hukum sejak awal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kini, perhatian publik tertuju pada tahapan terakhir perkara tersebut. Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2026, MK menjadwalkan pengucapan putusan pada 5-6 Oktober 2026, meski jadwal tetap dapat disesuaikan dengan kondisi penanganan perkara. (*)

You Might Also Like

Nggak Terima Vonis Pengadilan, Penyuap Mbak Ita Semarang Ngelawan Lagi

Eks Buruh Sritex Bilang Kerja Kurator Lambat Kayak Kura-kura, PN Semarang: Ada Peluang Diganti!

Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Iko Unnes Dilempar Benda Tumpul Sebelum Terjatuh

Begini Kondisi Terakhir Pencuri Motor yang Dibakar Warga Surabaya

Pengakuan Getir Ayah Korban Ashari Pati: Anak Dipondokin Biar Pinter, Malah Dilecehin Kiai

TAGGED:gibranjadwal putusan kasus gibranmahkamah konstitusi
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Minggu Pagi, Asap TPA Jatibarang Masih Kepung Kawasan Industri Candi
Next Article Densus 88 Sikat 11 Terduga Teroris di 6 Provinsi

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Raja Juli Tak Mau Gegabah Pindahkan Badak Jawa

Ilustrasi koruptor.

Bukan Cuma Koruptor, Enam Kejahatan Lain Dibidik UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Terancam Hukuman Mati

Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres, 25 November

SINERGI TANGGAP BENCANA: Suasana pembukaan kegiatan Pelatihan Disaster Management dan Penguatan Sinergi Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN Wilayah Jawa Tengah di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026). (ist)

32 BUMN di Jateng Bersinergi Siaga Hadapi Bencana

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

POLISI SADIS - Anggota Polres Tegal Kota Aiptu Nurudin terancam dipecat, setelah menyiksa secara brutal istri sirinya.
Hukum

Polisi Penyiksa Istri Terancam Dipecat! Aiptu Nurudin Jalani Sidang Etik

Juli 10, 2026
Bripda Rio bersama tentara bayaran Rusia lainnya.
Hukum

Nasib Bripda Rio Eks Brimob Aceh setelah Gabung Tentara Bayaran Rusia, Menkum Buka Suara

Januari 19, 2026
Hukum

Sate Maut Boyolali Kasusnya Mulai Terbuka!

Juni 8, 2026
BERI KETERANGAN: Kuasa Hukum korban Zainal Petir saat memberi keterangan di Mapolda Jateng, Kamis (6/8/2026). (dul)
Hukum

Diputusin Lalu Dibalas AI Porno, Korban Sampai Tak Bisa Tidur dan Trauma Berat

Agustus 6, 2026

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: MK Segera Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini Jadwalnya
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?