BACAAJA, SEMARANG– Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan seremoni. Pemerintah harus memastikan pembangunan dan layanan dasar benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Luthfi seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang, Senin (17/8/2026).
“Kita harus mampu berbuat hal yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” kata Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.
Luthfi mengatakan pembangunan infrastruktur, pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan hingga penguatan ekonomi kerakyatan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan sekaligus menekan kemiskinan.
Apalagi, pembangunan saat ini berlangsung di tengah tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal yang membuat pemerintah harus semakin cermat dalam menentukan prioritas.
Baca juga: Dua Sekolah di Wonoplumbon Satukan Barisan Rayakan Kemerdekaan
Meski demikian, sejumlah indikator ekonomi Jateng menunjukkan perkembangan positif. Pada semester I-2026, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat 5,80 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen.
Realisasi investasi juga mencapai Rp59,94 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 213 ribu orang. Sementara itu, angka kemiskinan Jateng pada Maret 2026 turun dari 9,48 persen menjadi 9,21 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun. Pada Februari 2026, TPT tercatat 4,24 persen, atau turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025 yang berada di angka 4,33 persen.
Bagi Luthfi, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik dalam laporan pemerintah. Muara akhirnya tetap satu: bagaimana masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Semangat Kolaborasi
Karena itu, ia mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga momentum pembangunan. “Kita harus punya suatu semangat kolaborasi dengan dasar semangat kemerdekaan, seluruh elemen masyarakat Jateng perlu bersatu bahu-membahu, sehingga masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya.
Luthfi mengatakan berbagai persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan program yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Di sektor kesehatan, misalnya, Pemprov Jateng terus menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan layanan Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Kedua program tersebut disebut telah menjangkau masyarakat dalam jumlah besar dan terus diperluas hingga tingkat desa.
Sementara di sektor pendidikan, Pemprov Jateng menjalankan program Sekolah Kemitraan yang memberikan kuota sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu di sekolah swasta. Setiap tahun, sekitar 5.004 anak mendapatkan akses melalui program tersebut.
Baca juga: Atasi RTLH, Jateng Pilih Gotong Royong
Persoalan tempat tinggal juga menjadi perhatian. Pemprov Jateng terus melakukan perbaikan ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai daerah.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya terlihat dalam bentuk proyek fisik, tetapi juga terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Apa yang disampaikan Luthfi ternyata sejalan dengan harapan masyarakat yang hadir menyaksikan upacara kemerdekaan di Simpanglima. Salah satunya Sukarno (64), pedagang kaki lima di kawasan Simpanglima.
Menurutnya, kemerdekaan memiliki makna yang luas. Bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, tetapi juga kehidupan masyarakat yang tenteram, rukun dan damai.
“Harapan saya masalah ekonomi ini ditata dengan rapi. Kita sambut kemerdekaan ini dengan gembira, rukun, damai,” ujar warga Kebonharjo, Kota Semarang tersebut.
Pada akhirnya, kemerdekaan memang bukan sekadar tanggal merah di kalender atau upacara yang selesai ketika pasukan dibubarkan. Bagi rakyat, kemerdekaan terasa ketika biaya hidup tidak bikin kepala berasap, pekerjaan tersedia, anak bisa sekolah, berobat tidak bikin dompet ikut sakit, dan rumah tidak lagi masuk kategori “butuh diselamatkan”.
Karena kalau Merah Putih sudah berkibar tinggi tetapi urusan hidup rakyat masih terasa berat, berarti pekerjaan rumah kemerdekaan memang belum selesai. (tebe)
