BACAAJA, JAKARTA – Peran mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap, Listyo Sigit diduga bukan sekadar memberi arahan, tetapi juga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan atau end user.
Temuan tersebut disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penyidikan kasus penyadapan di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dari hasil penyidikan sementara, Listyo Sigit diduga ikut menentukan siapa saja yang menjadi target penyadapan, termasuk memberikan instruksi kepada sejumlah pejabat di lingkungan Polri.
Instruksi itu disebut disampaikan melalui komunikasi langsung maupun pesan WhatsApp. Salah satu pihak yang diduga menerima perintah tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, yang pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) Bareskrim Polri.
” Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Jejak Perintah Mengalir ke Sejumlah Pejabat
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi mengurai dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri dalam aktivitas penyadapan. Peran masing-masing disebut saling berkaitan, mulai dari pemberian persetujuan, penerusan instruksi, pelaksanaan penyadapan hingga penyampaian laporan kepada pihak yang diduga menjadi pengguna akhir.
Selain Listyo Sigit, nama Irjen Pol Slamet Uliandi juga masuk dalam rangkaian dugaan tersebut. Slamet yang pernah menjabat Kadiv TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri.
Menurut Suyudi, Slamet diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. Dia juga disebut meneruskan laporan hasil pemantauan dari Kabakmon kepada Listyo Sigit.
Laporan tersebut terdiri dari laporan harian dan analisis hasil penyadapan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari aktivitas pemantauan diduga tidak berhenti di tingkat operator, tetapi diteruskan kepada pihak yang berada di level lebih tinggi.
Nama berikutnya adalah Eko Hadi Santoso. Perwira yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 itu diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet Uliandi.
Instruksi tersebut disebut berkaitan dengan perintah yang sebelumnya diduga berasal dari Listyo Sigit. Eko kemudian diduga meneruskan arahan itu untuk menyasar target tertentu.
Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga memiliki peran dalam pelaksanaan teknis penyadapan.
Ahrie disebut menerima instruksi dari Listyo Sigit, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa didahului permohonan dari penyidik.
Tak hanya itu, Ahrie juga diduga menyampaikan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Dia bahkan disebut memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah target.
Dalam rangkaian dugaan tersebut, Ahrie juga dikaitkan dengan perintah menghapus data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log). Grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas itu juga diduga diperintahkan untuk dibubarkan.
Meski begitu, Suyudi menegaskan seluruh uraian tersebut masih berupa dugaan dan harus diuji melalui proses hukum.
“Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Namun, dugaan penyadapan dalam perkara ini ternyata tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Berdasarkan pemaparan Kapolri, jangkauan pemantauan diduga meluas ke berbagai lingkungan strategis pemerintahan dan masyarakat.
Sejumlah pihak yang disebut menjadi target antara lain lingkar Istana, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, hingga internal Polri.
Organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa juga masuk dalam daftar kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan tindak pidana penyadapan. Pasal ini memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal. Ancaman pidananya mencapai enam atau tujuh tahun penjara sesuai ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menggunakan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Di luar perkara penyadapan, Polri turut menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan bersama, perbuatan secara kolektif, hingga pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar dalam laporan tersebut. Dugaan ini menjadi perkara tersendiri yang pembuktiannya harus dipisahkan dari kasus penyadapan ilegal. (*)
