BACAAJA, SEMARANG – Pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 dan upah minimum provinsi (UMP 2027 di Jawa Tengah mulai mengemuka. Pemerintah provinsi menerima sejumlah masukan dari kelompok buruh, terutama soal perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi pekerja saat ini.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perubahan perhitungan KHL agar tidak hanya mencerminkan kebutuhan pekerja lajang, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan buruh yang telah berkeluarga.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan masukan tersebut datang dari sejumlah kelompok buruh, termasuk Federasi Serikat Buruh Independen dan KASBI melalui Jateng Guyub.
Bacaaja: Kasbi Jateng Minta Formula KHL Buruh Berkeluarga: Selama Ini untuk Lajang
Bacaaja: Buruh Jateng Desak Perubahan Kebijakan 2027: Upah Layak Bukan Bonus!
Menurut Iwanuddin, pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi tersebut. Namun, pembahasan upah minimum tetap harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tadi masukannya akan kami perhatikan dan tentunya nanti menjadi bahan pertimbangan kami saat menetapkan. Tetapi penetapan ini ada pedomannya, yaitu ketentuan dari pemerintah pusat,” ujarnya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Gedung A, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan pengupahan memiliki batas sesuai peraturan perundang-undangan. Usulan dari pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.
Di tengah tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja, Pemprov Jateng juga menaruh perhatian pada keberlanjutan investasi. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga, sementara hubungan industrial antara buruh dan pengusaha berjalan kondusif.
Iwanuddin menilai komunikasi dengan kelompok pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan tersebut.
“Pemerintah provinsi itu dibatasi kewenangannya, yaitu kewenangan undang-undang dan juga usulan-usulan dari kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap keputusan pengupahan harus mempertimbangkan aspirasi pekerja, ketentuan hukum, serta kondisi perekonomian daerah.
Dengan demikian, pembahasan upah minimum 2027 di Jawa Tengah akan berhadapan dengan dua kepentingan yang sama-sama penting: memastikan buruh memperoleh penghidupan yang layak sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap tumbuh.
Masukan dari kelompok buruh pun akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam proses penetapan kebijakan pengupahan tahun depan. (dul)
