BACAAJA, JAKARTA – Wacana pelarangan total rokok elektrik atau vape di Indonesia dinilai belum bisa diputuskan secara terburu-buru. Pemerintah dan DPR perlu melihat persoalan ini dari banyak sisi, bukan hanya menjadikan aspek kesehatan sebagai satu-satunya pertimbangan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal, menilai kebijakan terkait vape harus disusun lewat kajian yang menyeluruh. Mulai dari dampak kesehatan, aturan hukum, kondisi ekonomi, kehidupan sosial, hingga perlindungan konsumen perlu masuk dalam pembahasan.
Pandangan itu disampaikan Rizki dalam Sarasehan Kemitraan Komisi III DPR bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) bertema “Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?” di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu, 7 September 2026.
“Pembahasan mengenai pelarangan total vape tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat satu sudut pandang,” kata Rizki.
Dia mengatakan, perdebatan mengenai vape seharusnya menjadi ruang untuk mengumpulkan berbagai masukan. Ada pihak yang mendukung pelarangan total, sementara sebagian lainnya menilai pengawasan melalui regulasi yang lebih ketat masih bisa menjadi pilihan.
Bagi Rizki, perbedaan pendapat tersebut justru penting dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah tidak perlu menutup ruang diskusi sebelum menemukan langkah yang paling tepat.
“Perbedaan pendapat bukanlah hambatan. Justru melalui perbedaan pandangan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan merumuskan masukan kebijakan yang lebih baik,” ujarnya.
Sarasehan itu turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau Brigjen Hanny Hidayat, Kepala Loka Rehabilitasi Narkotika BNN Wilayah Batam dr. Danu Cahyono, Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Tipe B Batam Ali Winoto, serta Ketua APVI DPW Kepulauan Riau Ricky Andreas.
Rizki berharap forum tersebut bisa menghasilkan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam menyusun aturan pengawasan dan pengendalian vape. Perlindungan generasi muda serta kesehatan masyarakat, menurutnya, harus tetap menjadi prioritas.
Di saat yang sama, kebijakan yang dibuat juga perlu memberikan kepastian hukum dan memperhatikan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya menjawab persoalan kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
“Kita ingin Indonesia memiliki generasi muda yang sehat, masyarakat yang terlindungi, regulasi yang memberikan kepastian hukum, serta dunia usaha yang berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kesehatan publik,” tutup Rizki.(*)
