BACAAJA, SEMARANG – Aroma busuk isu politik uang (money politics) dan intervensi Istana dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, pada akhir Agustus 2026 menyebar kuat. Baunya menusuk hidung.
Isu kuatnya money politics dianggar merusak sakralnya pelaksanaan muktamar organisasi para ulama. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (PWNU Jateng) mulai bersuara keras jelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU.
PWNU Jateng ingin muktamar berjalan jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab. Pernyataan itu disampaikan dalam Deklarasi PWNU Jateng untuk Muktamar Ke-35 NU. Deklarasi dibacakan saat pembukaan Bahtsul Masail NU Jateng di Pondok Pesantren Darussalam Sempong, Kabupaten Semarang, Sabtu (22/8/2026).
Bacaaja: Muktamar NU Digelar, Makam Gus Dur Buka 24 Jam
Bacaaja: 7 Poin Manifesto Muktamar Petani Nahdliyin di Semarang, akan Dibawa ke Muktamar NU di Jombang
Katib Syuriyah PWNU Jateng, H Mohamad Muzamil, mengatakan deklarasi tersebut dibuat untuk menindaklanjuti harapan para masyayikh dan mayoritas Nahdliyin, khususnya di Jawa Tengah.
“Pernyataan deklarasi tersebut semata-mata untuk menindaklanjuti harapan para Masyayikh, juga kebanyakan Nahdliyin khususnya di Jawa Tengah,” kata Muzamil.
Deklarasi enam poin itu dipimpin langsung Rais Syuriyah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Shodaqoh, bersama para peserta Bahtsul Masail.
Sebelum deklarasi dibacakan, Kiai Ubaid juga mengingatkan soal larangan mengambil hak orang lain secara batil. Ia membacakan ayat 188 Surat Al-Qur’an.
Pesan soal suap juga ikut disampaikan. Kiai Ubaid membacakan hadis mengenai laknat Rasulullah terhadap pihak yang memberi maupun menerima suap.
Setelah itu, enam poin sikap PWNU Jateng dibacakan:
- Pertama, PWNU Jateng mendukung penuh Muktamar NU yang jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab sesuai keputusan para masyayikh.
- Kedua, PWNU Jateng meminta martabat Ahlul Halli wal Aqdi tetap dijunjung sebagai instrumen kehormatan dan kebijakan ulama.
- Ketiga, politik uang ditolak secara tegas dalam seluruh proses Muktamar.
- Keempat, PWNU Jateng juga menolak segala bentuk kecurangan, manipulasi, maupun penyalahgunaan proses organisasi.
- Kelima, seluruh tindakan yang berpotensi menodai marwah, kehormatan, dan martabat ulama juga ditolak.
- Keenam, PWNU Jateng meminta Presiden sebagai kepala pemerintahan mengingatkan sekaligus melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, maupun pengondisian dalam Muktamar.
Poin terakhir menjadi salah satu yang paling tegas. Terlebih jika dilakukan atas nama Istana, Presiden, ataupun pemerintah.
“Dengan memohon ridha Allah, kami segenap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah menyatakan sikap,” tegas Kiai Ubaid.
PWNU Jateng berharap seluruh sikap tersebut bisa menjadi komitmen bersama demi menjaga kehormatan organisasi.
“Demikian pernyataan sikap kami bersama demi kemaslahatan dan keutuhan jam’iyyah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua,” pungkasnya. (*)
