Tajuk Rencana
MUSIM kemarau di Jateng bukan lagi sekadar pergantian musim. Ia telah menjadi alarm tahunan yang mengingatkan bahwa persoalan air bersih, ketahanan pangan, hingga kelestarian lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tahun ini, ketika musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, ancaman kekeringan kembali membayangi banyak daerah. Yang memprihatinkan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga mulai mengintai kawasan perkotaan.
Kota Semarang menjadi contoh nyata. Sebagai ibu kota Provinsi Jateng dengan perkembangan infrastruktur yang pesat, Semarang ternyata masih menyimpan kerentanan terhadap krisis air bersih.
Hampir setiap musim kemarau, warga di kawasan perbukitan seperti Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Tembalang, Banyumanik hingga sebagian wilayah Genuk dan Tugu harus menghadapi penurunan debit sumber air maupun terbatasnya pasokan air bersih. Tidak sedikit warga yang mengandalkan bantuan air dari pemerintah maupun pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena tersebut menjadi ironi. Di satu sisi, Semarang terus tumbuh sebagai kota metropolitan dengan pembangunan kawasan permukiman, industri, dan pusat ekonomi yang semakin pesat.
Namun di sisi lain, masih ada masyarakat yang harus mengantre jeriken demi mendapatkan air bersih ketika kemarau tiba. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan ketahanan sumber daya air.
Persoalan di Semarang sejatinya merupakan gambaran kecil dari tantangan yang dihadapi Jateng. Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Klaten, Kebumen, Purworejo hingga Cilacap hampir setiap tahun masuk dalam daftar wilayah rawan kekeringan. Di daerah-daerah tersebut, dampaknya jauh lebih luas karena menyentuh sektor pertanian, peternakan, hingga ketersediaan air baku bagi masyarakat.
Bagi petani, kemarau panjang berarti ancaman gagal panen. Lahan sawah kehilangan pasokan air, biaya produksi meningkat, sementara hasil panen belum tentu mampu menutup kerugian. Apabila kondisi ini terus berulang, ketahanan pangan daerah juga akan ikut terancam.
Tidak berhenti di situ, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Vegetasi yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah terbakar, terutama di kawasan perbukitan dan hutan jati yang banyak tersebar di Jateng.
Perubahan Iklim
Kebakaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengurangi kemampuan kawasan hutan dalam menyimpan air, sehingga memperburuk kekeringan pada musim berikutnya.
Perubahan iklim memperbesar tantangan tersebut. Curah hujan yang semakin tidak menentu, suhu udara yang terus meningkat, serta berkurangnya kawasan resapan air membuat siklus kekeringan menjadi semakin kompleks. Air hujan yang turun dalam intensitas tinggi sering kali langsung mengalir ke laut karena minimnya daerah tangkapan air, sementara saat kemarau tiba cadangan air tidak lagi mencukupi.
Karena itu, penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan air bersih. Langkah tersebut memang penting sebagai respons darurat, tetapi belum menyelesaikan akar persoalan.
Pemerintah perlu memperkuat pembangunan embung, waduk, sumur resapan, sistem pemanenan air hujan, serta mempercepat rehabilitasi kawasan hulu yang menjadi sumber mata air.
Khusus bagi Kota Semarang, upaya menjaga kawasan resapan di wilayah selatan harus menjadi prioritas. Alih fungsi lahan di kawasan perbukitan perlu dikendalikan agar kemampuan tanah menyerap air tidak semakin menurun.
Pengelolaan air tanah juga harus dilakukan secara bijak sehingga kebutuhan pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya air. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang sama besar.
Menghemat penggunaan air, membuat sumur resapan, memanen air hujan, menjaga ruang terbuka hijau, hingga tidak membuang sampah ke sungai merupakan langkah sederhana yang dapat memperkuat ketahanan air di lingkungan masing-masing.
Kekeringan bukan lagi ancaman yang hanya terjadi di pelosok desa. Kini ia hadir di sekitar kita, bahkan di kota sebesar Semarang. Karena itu, sudah saatnya semua pihak memandang air sebagai aset strategis yang harus dijaga bersama.
Jateng membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mampu merespons krisis ketika kemarau datang, tetapi juga membangun sistem pengelolaan air yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Jangan sampai setiap musim kemarau kita hanya sibuk membagikan air bersih, sementara akar persoalan terus dibiarkan mengering bersama waktu. (*)
