BACAAJA, SEMARANG- Pertahanan non militer di Jawa Tengah resmi masuk daftar prioritas Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Alasannya simpel: Jateng punya paket lengkap ancaman, terutama bencana alam yang dianggap paling menonjol dibanding ancaman nir militer lainnya.
Deputi Geostrategi DPN, Mayjen TNI Ari Yuliyanto menyampaikan hal itu saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (27/11).
“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara,” ujar Ari. Menurutnya, ancaman non militer bukan sekadar soal penyalahgunaan teknologi informasi, perdagangan manusia, atau narkoba. Ancaman yang paling nyata dan sering muncul di Jateng adalah… bencana alam.
“Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke bencana alam. Ini sangat menonjol,” tegasnya. Ari menjelaskan, meski bukan serangan bersenjata, bencana tetap menjadi bagian dari ancaman pertahanan karena dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tentu saja keselamatan masyarakat.
Gelar Sosialisasi
Untuk itu, DPN bakal menggelar sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah. Kegiatannya bakal melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah demi menciptakan tata kelola pertahanan nir militer yang kompak dan solutif.
Sekda Jawa Tengah, Sumarno menyambut baik rencana tersebut. Dia menyebut Jateng sebagai penyangga pangan nasional sekaligus pusat industri, sehingga perlu sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas daerah.
Sumarno juga berharap sosialisasi ini bikin Jawa Tengah makin kondusif, tanpa drama, tanpa gaduh. “Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kalau bencana bisa datang kapan saja, semoga sosialisasi ini bukan cuma formalitas pakai mikrofon dan spanduk. Jateng butuh solusi, bukan sambutan. (tebe)
