BACAAJA, SEMARANG– Investor jangan kelamaan menunggu urusan izin. Pemerintah pusat menjanjikan perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah bisa diselesaikan paling lambat 30 hari. Kalau terealisasi, peta investasi Jateng bakal makin ramai, bukan cuma di kawasan industri yang sudah lebih dulu berkembang.
Belasan kawasan baru itu tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Grobogan.
Janji percepatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jateng, sekaligus pembentukan Desk Investasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Komitmen itu muncul setelah Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta agar proses perizinan investasi yang selama ini tersendat segera dibereskan. “Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua.
Baca juga: Realisasi Investasi Jateng Capai Rp 21,8 Triliun
Pemerintah pusat akan memanggil 12 pelaku usaha pengembang kawasan industri tersebut untuk melakukan klarifikasi sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi.
Menurut Todotua, kawasan industri menjadi salah satu magnet investasi karena menyediakan kepastian lahan dan memudahkan investor mengurus berbagai kebutuhan perizinan. Namun, urusan izin memang masih menjadi pekerjaan rumah, terutama untuk proyek besar dan berisiko tinggi yang melibatkan banyak kementerian.
Di sinilah Desk Investasi disiapkan. Layanan ini menjadi penghubung pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mengurai hambatan, mulai dari perizinan, persoalan lahan, sampai kebutuhan infrastruktur.
Jateng menjadi daerah keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di DPMPTSP Jateng, layanan ini juga mencakup DIY dan Jawa Timur dengan fokus penanganan investasi bernilai di atas Rp1 triliun.
Kawasan Baru
Sementara itu, Ahmad Luthfi mengatakan Pemprov Jateng telah mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru. Setiap kawasan ditargetkan memiliki luas minimal 50 hektare dan sesuai ketentuan tata ruang.
Tak hanya urusan lahan dan izin, infrastruktur logistik juga disiapkan. Di antaranya pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Sejumlah investasi besar pun tengah dikawal. Ada industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp2,17 triliun.
Data DPMPTSP Jateng mencatat realisasi investasi Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan Rp99,09 triliun. Investasi itu berasal dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja.
Baca juga: Apindo Dorong Jateng Jadi Pusat Investasi Baru
Khusus Triwulan III 2026, investasi mencapai Rp24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Serapannya mencapai 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Pada periode tersebut, ekonomi Jateng tumbuh 5,83 persen secara tahunan.
Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah untuk memperkuat kepastian berusaha dan mempercepat penyelesaian persoalan investor. “Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Kalau 12 kawasan ini benar-benar melaju, peluang kerja dan pusat ekonomi baru bisa ikut tumbuh. Namun, investor tentu tak cukup disuguhi lahan luas dan janji manis. Sebab, kawasan industri boleh dibangun dalam hitungan bulan, tetapi kalau urusan izin masih berliku, yang berkembang justru kesabaran investor. (tebe)
