BACAAJA, BLITAR – Kasus dugaan jual beli sel di Lapas Kelas IIB Blitar, Jawa Timur, masih terus bergulir. Hingga kini, belum ada keputusan akhir terkait nasib tiga petugas yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar untuk memberikan fasilitas kamar khusus kepada warga binaan.
Tiga petugas yang sedang menjalani pemeriksaan terdiri atas Kepala Keamanan Lapas berinisial ADK serta dua anggota pengamanan berinisial RJ dan W. Selama proses berlangsung, ketiganya telah dinonaktifkan dari tugas dan ditempatkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur.
Pemeriksaan Masih Terus Berjalan
Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, mengatakan hingga saat ini proses pemeriksaan belum selesai sehingga belum ada keputusan mengenai sanksi terhadap ketiga petugas tersebut.
“Belum ada keputusan terkait dugaan kasus itu (pungli),” ujar Iswandi, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, seluruh proses kini berada di bawah penanganan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur bersama tim pemeriksa dari pemerintah pusat.
Inspektorat Kementerian Ikut Turun Tangan
Tak hanya Ditjenpas, Inspektorat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga ikut melakukan pemeriksaan guna memastikan seluruh dugaan pelanggaran diusut secara menyeluruh.
Pihak Lapas Blitar menyatakan akan mengikuti seluruh proses yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sanksi kepada pemerintah pusat.
“Terbaru, tim dari Inspektorat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ikut turun melakukan pemeriksaan. Kami pasrah ke pusat untuk sanksi dan penanganannya,” kata Iswandi.
Berawal dari Laporan Tiga Narapidana Korupsi
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari tiga warga binaan perkara korupsi pada April 2026. Mereka mengaku mendapat tawaran untuk menempati kamar khusus sesaat setelah masuk ke Lapas Blitar.
Penawaran tersebut diduga dilakukan oleh dua petugas keamanan dengan sepengetahuan Kepala Keamanan Lapas.
Sel yang ditawarkan dikenal sebagai Kamar D1, yang disebut memiliki sejumlah fasilitas berbeda dibanding kamar tahanan lainnya.
Kamar D1 Punya Fasilitas Lebih Nyaman
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Kamar D1 memiliki jam penutupan yang lebih longgar dibanding blok lain.
Apabila sebagian besar kamar ditutup sekitar pukul 16.00 WIB, penghuni Kamar D1 disebut masih dapat beraktivitas hingga setelah waktu sholat Isya.
Selain itu, jumlah penghuni kamar tersebut juga lebih sedikit sehingga dinilai lebih nyaman dibandingkan blok lain yang memiliki kapasitas lebih padat.
Tarif Ditawar Hingga Puluhan Juta Rupiah
Dalam dugaan praktik tersebut, petugas disebut menawarkan kamar khusus dengan tarif awal mencapai Rp100 juta.
Setelah melalui proses negosiasi, nilai yang disepakati turun menjadi Rp60 juta untuk setiap warga binaan yang ingin menempati Kamar D1.
Tiga narapidana kasus korupsi yang melapor mengaku masing-masing telah menyerahkan uang sebesar Rp60 juta sebagai syarat memperoleh fasilitas tersebut.
Menunggu Hasil Pemeriksaan Akhir
Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai bentuk pelanggaran maupun sanksi yang akan dijatuhkan kepada ketiga petugas yang diperiksa.
Proses investigasi masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta, termasuk dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak lain apabila memang ditemukan bukti tambahan.
Sementara itu, kebijakan mengenai penggunaan Kamar D1 telah menjadi sorotan sejak kasus ini mencuat. Pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dan Inspektorat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan final terhadap seluruh pihak yang terlibat. (*)
