BACAAJA, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto makin mendapat sorotan politik. Sejumlah anggota DPR RI kompak meminta Polri tidak berhenti pada penindakan pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri siapa sosok yang mengatur dan berada di balik operasi tersebut.
Dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pun mengalir dari Senayan. DPR menilai kasus ini bukan perkara biasa karena menyangkut keamanan kepala negara dan dugaan penyadapan terhadap ribuan objek lainnya.
Desakan itu muncul setelah Kapolri membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan penyadapan ilegal tersebut. Tim yang dipimpin Komjen Asep Safrudin diharapkan mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif dan kemungkinan adanya aktor intelektual.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pembentukan tim khusus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Trunoyudo, Kapolri telah mengikuti perkembangan informasi yang menjadi perhatian publik. Pembentukan tim khusus menjadi langkah proaktif untuk menunjukkan keseriusan institusi dalam menangani perkara tersebut.
“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Trunoyudo.
Dia menegaskan, tim khusus dibentuk sebagai respons atas persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut,” ujarnya.
DPR Minta Dalang Jangan Sampai Lolos
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta penyelidikan dilakukan secara serius dan tidak tebang pilih. Menurutnya, polisi harus berani membongkar seluruh pihak yang terlibat, termasuk sosok yang diduga menjadi pengendali operasi.
Dia bahkan meminta aparat tidak ragu menindak siapa pun jika dalam proses penyelidikan ditemukan indikasi tindak pidana yang lebih serius, termasuk dugaan makar.
“Langkah-langkah yang harus dilakukan juga harus langkah-langkah yang luar biasa. Kalau kemudian ingin menemukan bahwa ini bisa mengarah ke makar, maka ya jangan pandang bulu. Tegakkan hukum, ya. Siapapun pelakunya, maka dia harus mempertanggungjawabkan pula secara hukum,” kata Rudianto, Sabtu (7/11/2026).
Rudianto menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan perlindungan konstitusi dan keamanan negara.
Dia berharap Bareskrim Polri tidak hanya mengungkap orang-orang yang menjalankan penyadapan, tetapi juga pihak yang memberikan perintah maupun mengendalikan kegiatan tersebut.
“Ini sangat fatal. Dan kita berharap, siapapun atau aktor yang terlibat, baik pelaku lapangan, aktor intelektual, dan dalangnya, itu bisa didalami dan diungkap, dibongkar oleh Bareskrim Polri,” tegasnya.
Komisi III: Tak Boleh Ada Kompromi
Dukungan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Dia menegaskan komisinya mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
Menurut Habiburokhman, hal paling penting yang harus dijawab penyidik adalah motif di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.
“Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” ujar Habiburokhman, Sabtu (7/11/2026).
Dia menyoroti jumlah objek penyadapan yang disebut mencapai 6.000. Presiden Prabowo dan sejumlah pimpinan Komisi III DPR disebut masuk dalam daftar sasaran.
Habiburokhman menilai skala penyadapan tersebut terlalu besar jika hanya dianggap sebagai tindakan individual tanpa kemungkinan adanya kepentingan lebih luas.
“Dari objek penyadapan yang mencapai 6.000 termasuk Presiden Prabowo dan kami pimpinan Komisi III, dapat dikatakan ini merupakan kejahatan serius skala besar. Karenanya, nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar dibalik aksi penyadapan ilegal tersebut,” ungkapnya.
Dia memastikan Komisi III akan mengawal penanganan perkara ini sesuai arahan pimpinan DPR. Habiburokhman juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa.
“Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Sahroni Puji Langkah Kapolri
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga memberikan apresiasi atas pembentukan tim khusus oleh Kapolri Suyudi.
Dia berharap tim tersebut tidak hanya mengungkap pihak yang melakukan penyadapan, tetapi juga menemukan sosok yang menjadi dalang di balik operasi tersebut.
“Bravo buat Kapolri yang telah membuat tim khusus, pancen oye jenderal, tim khusus ini saya harap bisa temukan dalang dari penyadapan yang dilakukan para jenderal-jenderal tersebut,” kata Sahroni, Minggu (8/11/2026).
Sahroni mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa melihat jabatan maupun pangkat.
Terlebih, dugaan penyadapan kali ini menyasar Presiden Prabowo sehingga menurutnya penanganannya tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
“Di mata Hukum semua setara dan tidak pandang bulu siapapun yang terlibat, yang disadap juga nggak main-main langsung Bapak Presiden, sudah tidak masuk di akal,” ujarnya.
Kapolri Dipanggil DPR 12 November
Keseriusan DPR mengawal perkara ini juga akan dibawa ke forum resmi. Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan rapat tersebut secara khusus akan membahas dugaan penyadapan ilegal, termasuk menelusuri motif dan pihak yang berada di belakangnya.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” jelasnya, Minggu (8/11/2026).
Habiburokhman menyebut rapat baru bisa digelar setelah masa sidang DPR kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
“Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November,” ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Komisi III ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyelidikan dan langkah Polri berikutnya.
Dukungan politik dari Senayan kini mengarah pada satu tuntutan utama: kasus dugaan penyadapan harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun posisi pihak yang diduga terlibat. (*)
