BACAAJA, BANTEN – Kabupaten Temanggung membawa pulang kabar membanggakan dari ajang Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan atau yang akrab disapa Agus Gondrong, berhasil meraih Tropi Abyakta dalam acara yang digelar di Kompleks Masjid Raya Al-Bantani, Kota Serang, Senin (9/2/2026). Agus masuk dalam daftar penerima bersama sembilan kepala daerah lain dari berbagai wilayah Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”
Bacaaja: Jaran Kepang Bikin Bupati Temanggung Masuk Nominasi Anugerah PWI 2026
Bacaaja: Fix! Sempat Mau Dihapus, TPHD Temanggung 2026 Dibuka! Berikut Formasinya
Ia mendapat apresiasi berkat tema “Kiprah Kuda Lumping Temanggung Menembus Kancah Internasional,” yang dinilai berhasil mengangkat kesenian lokal hingga dikenal lebih luas.
Agus menegaskan, penghargaan itu bukan semata pencapaian pemerintah daerah, melainkan hasil kerja panjang para pelaku seni di Temanggung.
“Ini merupakan bentuk kerja keras para seniman dan seniwati Kabupaten Temanggung. Penghargaan ini saya persembahkan khusus untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberlangsungan sektor kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi kuat antara pelaku seni dan insan pers agar karya budaya tidak hanya lestari, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Butuh sinergi kuat antara seniman dengan insan pers agar bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan bahwa pers memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa. Pers, kata dia, bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penjaga nilai demokrasi dan arah pembangunan.
“Pers tumbuh bersama cita-cita bangsa dan ikut berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Karena itu, pers harus bekerja profesional, akurat, dan berimbang,” jelas Munir.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar dunia jurnalistik adalah memastikan informasi yang disampaikan benar-benar mencerahkan, bukan justru menyesatkan publik.
“Kami memiliki tanggung jawab besar untuk mengingatkan berbagai pihak agar pembangunan tetap berada di jalur yang semestinya,” tandasnya. (*)
