BACAAJA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, langsung tancap gas usai dilantik. Salah satu langkah awalnya adalah melakukan inspeksi mendadak ke tiga dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor sebagai bentuk evaluasi lapangan.
Sidak itu dilakukan hanya dua hari setelah dirinya resmi dipercaya memimpin BGN. Tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikunjungi berada di Pasir Kuda, Cipaku, dan Tegal Gundul.
Dari hasil peninjauan, Sudaryono menilai operasional dapur secara umum sudah berjalan cukup baik. Meski begitu, ia meminta seluruh petugas tidak sekadar bekerja memenuhi target, tetapi juga mengutamakan kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat.
Ia juga menjanjikan sistem reward and punishment akan diterapkan lebih tegas. Dapur yang bekerja baik akan mendapat apresiasi, sedangkan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan bisa berujung penutupan operasional.
Selain soal kualitas makanan, Sudaryono mengaku ingin membenahi komunikasi antarlembaga. Menurutnya, koordinasi antara BGN, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga pihak terkait lainnya harus lebih terbuka agar pelaksanaan MBG tidak tersendat.
Ia juga menegaskan dirinya maupun keluarganya tidak memiliki dapur MBG atau SPPG. Pernyataan itu disampaikan untuk menepis dugaan konflik kepentingan yang sempat menjadi sorotan publik.
Sudaryono meminta masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan proyek atau meminta imbalan tertentu. Ia memastikan tindakan semacam itu bukan bagian dari kebijakan BGN.
Menurutnya, fokus utama program MBG bukan sekadar membagikan makanan gratis. Yang lebih penting adalah memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Ia pun berjanji akan memperkuat sistem pengawasan agar kasus keracunan makanan tidak kembali berulang. Pengalaman selama terlibat dalam perencanaan program disebut menjadi bekal untuk melakukan perbaikan.
Meski begitu, berbagai janji tersebut langsung mendapat respons dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Koalisi MBG Watch menilai pergantian pimpinan belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membayangi program MBG.
Koalisi menyoroti dugaan konflik kepentingan, tata kelola anggaran, hingga kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN. Mereka menilai persoalan MBG bersifat sistemik sehingga tidak cukup diselesaikan hanya dengan pergantian pejabat.
Kritik juga datang dari Kabinet Bayangan. Mereka menilai selama tiga kali pergantian pimpinan BGN, belum ada sosok yang berasal dari latar belakang ahli gizi atau kesehatan masyarakat.
Dalam pandangan mereka, kepemimpinan lembaga yang menangani program gizi nasional seharusnya ditopang kompetensi di bidang kesehatan publik agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG.
Charles meminta pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola, keamanan pangan, hingga transparansi penggunaan anggaran. Menurutnya, perbaikan tersebut penting agar tujuan mulia program MBG benar-benar dirasakan masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah nyata BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono. Janji memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan menjaga kualitas makanan akan menjadi tolok ukur keberhasilan program MBG ke depan.
