BACAAJA, JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan pendidikan dasar menyusul banyaknya sekolah dasar negeri (SDN) yang kekurangan bahkan tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurut Puan, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Fenomena sekolah yang sepi peminat merupakan alarm bagi pemerintah untuk meninjau kembali pemerataan dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional,” ujar Puan, belum lama ini.
Fenomena minimnya murid baru terjadi di sejumlah wilayah. Di Kota Semarang, beberapa SD negeri hanya menerima kurang dari 10 siswa. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Solo yang mencatat sedikitnya delapan SD negeri kekurangan murid.
Di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan peserta didik baru. Sementara di Temanggung dan Sragen, sejumlah sekolah juga mengalami kondisi serupa dengan jumlah siswa baru yang sangat minim.
Baca juga: Sekolah Dasar Negeri Sepi Peminat, Pengamat Singgung Pergeseran Penduduk
Situasi itu semakin menjadi perhatian publik setelah beredar berbagai video Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di media sosial yang memperlihatkan ruang kelas hanya diisi satu hingga beberapa murid baru.
Puan meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan seperti menggabungkan atau menutup sekolah sebelum mengetahui akar persoalannya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan apakah fenomena tersebut merupakan tren nasional atau hanya terjadi di daerah tertentu.
“Apakah memang ini gejala umum secara nasional atau hanya kasus di beberapa daerah. Identifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan kondisi yang terjadi,” katanya.
Karakteristik Daerah
Ia menilai, jika persoalan hanya terjadi di wilayah tertentu, maka solusi yang diambil harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Namun jika fenomena ini menjadi tren nasional, pemerintah perlu melakukan pembenahan yang lebih mendasar, mulai dari pemetaan jumlah anak usia sekolah, angka kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, hingga proyeksi kebutuhan pendidikan di masa mendatang.
Menurut Puan, data tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan apakah sebuah sekolah perlu direvitalisasi, dikembangkan, digabung, atau tetap dipertahankan karena memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak semata-mata didasarkan pada jumlah murid maupun biaya operasional sekolah. Apabila penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah harus memastikan akses transportasi yang aman, jarak tempuh yang layak, serta kesiapan sekolah penerima agar tidak menghambat hak anak memperoleh pendidikan.
Puan juga mendorong sekolah negeri terus berbenah agar kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Menurutnya, peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi guru, pendidikan karakter, keamanan sekolah, hingga komunikasi dengan orang tua harus menjadi perhatian serius.
Baca juga: Soal Sekolah Minim Siswa, DPRD Minta Jangan Asal Digabung
“Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga,” tegasnya.
Ia memastikan DPR akan mengawal proses penataan pendidikan dasar agar menjadi bagian dari reformasi layanan pendidikan, bukan sekadar pengurangan jumlah sekolah.
Menurut Puan, keberhasilan kebijakan pendidikan seharusnya diukur dari kemampuan negara menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas.
Bangku sekolah memang bisa diperbaiki kalau rusak. Tapi kalau kepercayaan masyarakat mulai retak, yang dibutuhkan bukan sekadar renovasi gedung, melainkan pembenahan cara negara menghadirkan sekolah yang benar-benar dicari, bukan sekadar tersedia. (tebe)
