BACAAJA, SEMARANG — Kebijakan work from home (WFH) buat ngirit energi lagi digencarkan pemerintah. Tapi buat sektor industri? Nggak sesimpel itu.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah angkat suara. Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, menegaskan kalau WFH nggak bisa diterapkan ke semua lini, terutama pekerja pabrik.
Menurutnya, industri tetap harus jalan seperti biasa. Soalnya, mesin nggak bisa dioperasikan dari rumah.
“Kita patuhi kebijakan, tapi nggak semua bisa WFH. Kayak marketing mungkin bisa, tapi pekerja pabrik jelas nggak bisa,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Bacaaja: WFH Perlu Indikator Jelas, Pengawasan ASN Jadi Kunci
Bacaaja: WFH ASN Bikin Listrik Kantor Irit, tapi Listrik Rumah Jadi Boros
Frans menjelaskan, tiap perusahaan bakal menyesuaikan kebijakan ini sesuai kebutuhan. Jadi, yang kerjaannya administratif atau berbasis digital masih punya peluang WFH. Tapi yang di lapangan? Tetap harus ngantor alias ke pabrik.
Artinya, sistem kerja bakal dibagi dua: sebagian fleksibel, sebagian tetap full on-site.
Menariknya, Apindo Jateng juga nggak terlalu mempermasalahkan kesiapan perusahaan kecil-menengah yang belum punya sistem digital canggih kayak cloud atau keamanan data.
Kenapa? Karena mayoritas kerja industri tetap dilakukan langsung di lokasi, bukan online.
Soal potensi “iri-irian” antara karyawan kantor dan pekerja lapangan, Frans bilang hal itu nggak perlu dibesar-besarkan.
“Tidak ada kesenjangan. Ini kondisi krisis energi, jadi semua harus menyesuaikan,” tegasnya.
Meski nggak full WFH, pelaku industri tetap diminta ikut bantu penghematan energi. Caranya? Mulai dari hal simpel.
Misalnya, mengurangi penggunaan mesin, mematikan lampu atau AC yang nggak dipakai, sampai mengatur operasional supaya lebih efisien.
“Kita tetap bantu pemerintah, pakai energi seefisien mungkin,” tambah Frans.
Jadi intinya: WFH tetap jalan, tapi buat sektor pabrik, kerja di tempat masih jadi kewajiban. Di tengah isu krisis energi, industri dituntut adaptif, tanpa harus berhenti produksi. (*)
