BACAAJA, SEMARANG- Penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tidak hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga menyangkut pengawasan dan efektivitas kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Pengamat kebijakan publik dari Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang, Andreas Pandiangan menekankan bahwa pengawasan menjadi faktor penting agar WFH tetap berjalan optimal.
Baca juga: WFH Jumat di Semarang: Bukan Buat Rebahan, Tapi Biar Hemat BBM
Menurutnya, ASN yang bekerja dari rumah tetap harus memiliki target kerja yang jelas dari pimpinan. “ASN boleh bekerja dari rumah, tapi harus jelas bebannya apa. Pimpinan harus memberikan tugas yang terukur,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara daring. Beberapa posisi seperti petugas keamanan atau layanan langsung tetap harus bekerja di kantor. “Satpam misalnya, tidak mungkin bekerja dari rumah. Nah, pengaturan seperti ini yang butuh ketelitian,” katanya.
Indikator Keberhasilan
Selain pengawasan, ia juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan dalam kebijakan WFH. Tanpa indikator yang jelas, pemerintah akan kesulitan menilai apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak.
“Pemkot perlu membuat indikator dulu. Dari situ baru bisa dilakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya melalui pesan singkat. Indikator tersebut, lanjutnya, bisa menjadi acuan untuk menilai apakah pelayanan publik tetap berjalan baik, menurun, atau justru meningkat selama WFH diterapkan.
Baca juga: WFH, Hemat Energi atau Cuma Pindah Tagihan? Ini Kata Akademisi
Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi secara berkala dan menyesuaikan kebijakan jika ditemukan kendala di lapangan. “Kalau tidak ada ukuran yang jelas, kita tidak tahu apakah kebijakan ini berhasil atau tidak,” tegasnya. Ia berharap, kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama.
WFH itu enak kalau kerja tetap jalan. Tapi kalau target nggak jelas dan pengawasan longgar, ujung-ujungnya cuma ganti lokasi, dari kantor ke rumah, sementara produktivitas ikut “kabur tanpa izin”. (dul)
