BACAAJA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengelar sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Dalam RUU Perampasan Aset yang disahkan menjadi UU Perampasan Aset, DPR RI tak memasukkan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, menjadi objek dari undang-undang.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, tak dimasukkanya aturan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, menjadi kelemahan mendasar UU Perampasan Aset.
Akibatnya, aset yang dinilai tidak wajar tetapi tidak jelas sumber perolehannya tidak bisa dirampas, karena tak adanya ketentuan aturan tersebut. Padahal pasal atau aturan tersebut adalah yang paling ditakuti.
Bacaaja: UU Perampasan Aset Dinilai Jadi Senjata Lawan Korupsi
Bacaaja: DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset, Hanya Dihadiri 254 Anggota
“Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas,” kata Zaenur, Kamis (19/11/2026).
Ia menyebut unexplained wealth merupakan salah satu ketentuan yang paling banyak didorong masyarakat untuk masuk dalam RUU Perampasan Aset.
Zaenur bahkan menilai ada kekhawatiran dari kalangan elite politik terhadap ketentuan tersebut karena bisa berdampak pada pejabat yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan sumber penghasilannya.
“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut. Mereka khawatir akan jadi bumerang,” ujarnya.
Perampasan Aset Masih Bergantung pada Proses Pidana
Zaenur juga mengkritik mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut yang dinilai masih bergantung pada proses pemidanaan.
Perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Meski demikian, prosesnya tetap membutuhkan putusan hakim.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut RUU ini memuat 10 poin utama. Di antaranya jaminan perlindungan HAM, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga pemanfaatan teknologi.
Habiburokhman merespons soal tak adanya aturan mengenai illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Ia menyebut keputusan tak memasukkan pengaturan illicit enrichment diambil setelah DPR menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman.
Perbedaan Unexplained Wealth dan Illicit Enrichment
Illicit enrichment lebih mengacu kepada delik pidana dan ditujukan kepada pejabat publik.
• Sifat: Merupakan rumusan tindak pidana (hukum pidana materiil) yang merujuk pada Pasal 20 UNCAC (diratifikasi lewat UU No. 7 Tahun 2006).
• Pembuktian: Sering dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian terbatas untuk menjelaskan lonjakan aset yang tidak wajar.
Sementara, unexplained wealth lebih fokus pada asal-usul kekayaan dan perampasan aset, dengan cakupan lebih luas. Tak hanya pejabat publik, tapi juga menyasar masyarakat umum.
• Sifat: Digunakan sebagai pendekatan atau instrumen perampasan aset (seperti Unexplained Wealth Order / pendekatan in rem atau non-conviction based asset forfeiture) untuk mengejar aset hasil kejahatan.
• Pembuktian: Menitikberatkan pada ketidakmampuan pemilik menjelaskan sumber sah kekayaan dalam rezim perampasan aset. (*)

