Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: UU Perampasan Aset Tak Atur Unexplained Wealth, Pukat UGM: Itu Pasal yang Paling Ditakuti
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Hukum

UU Perampasan Aset Tak Atur Unexplained Wealth, Pukat UGM: Itu Pasal yang Paling Ditakuti

R. Izra
Last updated: November 19, 2026 3:38 pm
By R. Izra
4 Min Read
Share
Ilustrasi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.
SHARE

BACAAJA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengelar sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Dalam RUU Perampasan Aset yang disahkan menjadi UU Perampasan Aset, DPR RI tak memasukkan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, menjadi objek dari undang-undang.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, tak dimasukkanya aturan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, menjadi kelemahan mendasar UU Perampasan Aset.

Akibatnya, aset yang dinilai tidak wajar tetapi tidak jelas sumber perolehannya tidak bisa dirampas, karena tak adanya ketentuan aturan tersebut. Padahal pasal atau aturan tersebut adalah yang paling ditakuti.

Bacaaja: UU Perampasan Aset Dinilai Jadi Senjata Lawan Korupsi
Bacaaja: DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perampasan Aset, Hanya Dihadiri 254 Anggota

“Yang paling mendasar yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Tidak bisa merampas harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Sehingga harta yang tidak wajar itu tidak dapat dirampas,” kata Zaenur, Kamis (19/11/2026).

Ia menyebut unexplained wealth merupakan salah satu ketentuan yang paling banyak didorong masyarakat untuk masuk dalam RUU Perampasan Aset.

Zaenur bahkan menilai ada kekhawatiran dari kalangan elite politik terhadap ketentuan tersebut karena bisa berdampak pada pejabat yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan sumber penghasilannya.

“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir. Itu yang paling ditakutkan oleh anggota DPR, oleh para politisi, termasuk di pemerintah oleh elite-elite politik. Mereka ketakutan kalau mereka banyak yang misalnya pejabat-pejabat itu yang punya rekening gendut. Mereka khawatir akan jadi bumerang,” ujarnya.

Perampasan Aset Masih Bergantung pada Proses Pidana

Zaenur juga mengkritik mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut yang dinilai masih bergantung pada proses pemidanaan.

Perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Meski demikian, prosesnya tetap membutuhkan putusan hakim.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut RUU ini memuat 10 poin utama. Di antaranya jaminan perlindungan HAM, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga pemanfaatan teknologi.

Habiburokhman merespons soal tak adanya aturan mengenai illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Ia menyebut keputusan tak memasukkan pengaturan illicit enrichment diambil setelah DPR menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman.

Perbedaan Unexplained Wealth dan Illicit Enrichment

Illicit enrichment lebih mengacu kepada delik pidana dan ditujukan kepada pejabat publik.

• Sifat: Merupakan rumusan tindak pidana (hukum pidana materiil) yang merujuk pada Pasal 20 UNCAC (diratifikasi lewat UU No. 7 Tahun 2006).
• Pembuktian: Sering dikaitkan dengan pembalikan beban pembuktian terbatas untuk menjelaskan lonjakan aset yang tidak wajar.

Sementara, unexplained wealth lebih fokus pada asal-usul kekayaan dan perampasan aset, dengan cakupan lebih luas. Tak hanya pejabat publik, tapi juga menyasar masyarakat umum.

• Sifat: Digunakan sebagai pendekatan atau instrumen perampasan aset (seperti Unexplained Wealth Order / pendekatan in rem atau non-conviction based asset forfeiture) untuk mengejar aset hasil kejahatan.
• Pembuktian: Menitikberatkan pada ketidakmampuan pemilik menjelaskan sumber sah kekayaan dalam rezim perampasan aset. (*)

You Might Also Like

Wali Kota Ajak ISEI Semarang Dukung “Waras Ekonomi”

Di Ambang Perang Dunia III, Alarm Atau Manuver Politik? 27 Pemimpin Eropa Rapat Darurat

Ditinggal Beli Pop Mie, Anak 9 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Pemandian

186 Napi Perempuan Semarang Dapat Remisi, Satu Langsung Bebas

1,2 Juta NIK Diduga Bocor, Pemprov Bilang Aman: “Belum Ada Korban”

TAGGED:headlineillicit enrichmentpengesahaan uu perampasan asetunexplained wealthUU Perampasan Aset
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Bandar Judol hingga Penipu Kripto Terancam Miskin Aset
Next Article FESTIVAL BASA JAWA: Peserta sedang lomba pidato bahasa Jawa dalam Festival Basa Jawa Jenjang SMA 2026 di Kampung Budaya Unnes, Kamis (19/11/2026). (bae) Siswa SMA se-Jateng Unjuk Kemampuan Sesorah dan Baca-Tulis Aksara Jawa

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

FESTIVAL BASA JAWA: Peserta sedang lomba pidato bahasa Jawa dalam Festival Basa Jawa Jenjang SMA 2026 di Kampung Budaya Unnes, Kamis (19/11/2026). (bae)

Siswa SMA se-Jateng Unjuk Kemampuan Sesorah dan Baca-Tulis Aksara Jawa

Ilustrasi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

UU Perampasan Aset Tak Atur Unexplained Wealth, Pukat UGM: Itu Pasal yang Paling Ditakuti

Bandar Judol hingga Penipu Kripto Terancam Miskin Aset

Kabarnya Listyo Sigit Sudah Diperiksa soal Dugaan Makar Prabowo

FESTIVAL BASA JAWA: Peserta sedang lomba pidato bahasa Jawa dalam Festival Basa Jawa Jenjang SMA 2026 di Kampung Budaya Unnes, Kamis (19/11/2026). (bae)

Serunya Festival Basa Jawa Jenjang SMA 2026 di Kampung Budaya Unnes

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Dua begal sadis yang beraksi di Jl. Halmahera, Semarang, diringkus polisi.
Hukum

Tampang Duo Begal Sadis Halmahera Semarang, Eksekutor Ditangkap di Magelang

April 8, 2026
Daerah

Sukses Turunkan Kemiskinan, Jateng Raih Mandaya Award 2026

Oktober 27, 2026
Ekonomi

Satu OPD, Satu Desa: Kiat Jateng Atasi Kemiskinan

September 30, 2026
Ilustrasi petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Hukum

KPK Boyong 12 Pejabat Tulungagung ke Surabaya, Kasus OTT Bupati Gatut Masih Gelap

April 11, 2026

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: UU Perampasan Aset Tak Atur Unexplained Wealth, Pukat UGM: Itu Pasal yang Paling Ditakuti
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?