Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Buruh Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen, Begini Respons Disnakertrans dan DPRD Jateng
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Info

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen, Begini Respons Disnakertrans dan DPRD Jateng

R. Izra
Last updated: Oktober 2, 2026 12:16 pm
By R. Izra
3 Min Read
Share
TUNTUT KENAIKAN UPAH - Massa aksi buruh membentangkan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jateng (Gubernuran) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (1/10/2026).
TUNTUT KENAIKAN UPAH - Massa aksi buruh membentangkan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jateng (Gubernuran) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (1/10/2026).
SHARE

BACAAJA, SEMARANG – Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 naik 10 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng merespons tuntutan buruh.

Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz mengatakan, pemerintah tidak bisa menetapkan angka kenaikan secara sepihak di luar formula yang ditentukan pemerintah pusat. Namun, pihaknya memastikan perhitungan indeks alfa akan didorong pada batas maksimal.

“Kalau 10 persen kita tidak bisa bilang sepakat, tetapi kita ambil batas maksimal sesuai undang-undang. Apa pun yang ditetapkan pemerintah pusat, kita ambil yang maksimal,” kata Aziz seusai menemui massa buruh dan mengikuti audiensi di Semarang, Kamis (1/10/2026).

Bacaaja: 7.315 Pekerja Jateng Kena PHK, DPRD: Jangan Cuma Dicatat, Harus Dicarikan Solusi!
Bacaaja: Disnakertrans Jateng Siapkan Skema Serap Kembali Pekerja Korban PHK

Aziz mengatakan, penerapan formula pengupahan di Jawa Tengah masih perlu diperkuat. Sebab, meski indeks alfa telah digunakan, masih ada sejumlah kabupaten/kota yang belum menetapkannya pada batas maksimal.

“Kita upayakan ada imbauan agar kabupaten/kota juga menjalankan perhitungan secara maksimal,” ujarnya.

Selain soal upah, Aziz turut menanggapi tuntutan buruh terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, sejumlah aspirasi pekerja, termasuk persoalan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) dan pekerja alih daya, telah masuk dalam draf terbaru.

“Prinsipnya undang-undang ketenagakerjaan itu harus seimbang antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Di draf yang ada, beberapa hal sesuai serapan teman-teman buruh sepertinya sudah disusun dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan DPRD tidak bisa menetapkan sendiri angka kenaikan upah karena formula dan batasannya ditentukan pemerintah pusat.

“Kalau 10 persen kita enggak bisa ngomong sepakat, tetapi kita maksimal sesuai undang-undang. Intinya kita akan berusaha, apa pun yang ditetapkan pemerintah pusat, kita ambil yang maksimal,” kata Yudi.

Ia mengatakan, persoalannya bukan hanya angka kenaikan, tetapi juga bagaimana formula pengupahan diterapkan di masing-masing daerah. Dari evaluasi DPRD, masih ada sejumlah kabupaten/kota yang belum menggunakan indeks alfa pada batas maksimal.

Karena itu, DPRD Jateng akan mendorong agar pemerintah kabupaten/kota menerapkan perhitungan tersebut secara optimal dalam penetapan UMK 2027.

“Ternyata ada beberapa kabupaten/kota itu yang alfanya tidak ditetapkan maksimal. Nah, di penetapan ke depan ini kita upayakan ada imbauan agar pemerintah kabupaten/kota juga menjalankan dengan maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Abjat meminta UMP dan UMK 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 2027 naik minimal 10 persen. Tuntutan itu didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) di 11 daerah yang dilakukan sejak April 2026 dengan melibatkan akademisi dan profesional. (dul)

You Might Also Like

Kejagung Geledah Kantor BGN setelah Dadan Dipecat, Terjunkan Tim Penyidik Pidana Khusus

Jateng Lagi Ramai: Dari Desa Sunyi Sampai Borobudur, Semua Jadi Magnet

Ziarah ke Makam Kartini: Perempuan Nggak Cukup Pintar, Harus Punya Arah

38 Sungai Dikeruk, Pemkot Semarang Siaga Hadapi Musim Hujan

Soal Normalisasi Kali Plumbon, Pemkot Tunggu Pemerintah Pusat

TAGGED:abjatdisnakertransdprd jatengnaik 10 persenumkUMPupah buruh
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article KEBAKARAN TPA: Petugas masih terus menyiram area kebakaran TPA Jatibarang Semarang, Jumat (2/10/2026). (bae) Hari Ketiga Kebakaran TPA Jatibarang: Asap Masih Mengepul
Next Article SEKOLAH SEPI: SDN Ngaliyan 4 Semarang sepi karena mayoritas siswanya belajar daring atau tidak ke sekolah pada Jumat (2/10/2026). (bae) Terdampak Asap TPA Jatibarang, SDN Ngaliyan 4 Masih Belajar Daring

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) MDI Jawa Tengah berlangsung di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Sabtu (14/11/2026).

Kelayakan Dapur MBG Harus Dicek, MDI Jateng Gak Asal Terima Anggota

Mahasiswi SCU Semarang Ini Pilih Ahok sebagai Wapres Pengganti Gibran, Terungkap Alasannya

Alam dan Kreativitas Desainer Lokal Berpadu di Ngawi Batik Fashion 2026

Hari Bakti Kemenimpas, Pegawai Lapas Purwodadi Kompak Jalan Sehat

Jagung Hibrida UWH 1 Hasil Riset Unwahas Dipanen di Wonogiri

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

INFOGRAFIS - KNKT mencatat sembilan persoalan keselamatan jalan tol, mulai dari clear zone, genangan air, hingga kesiapan penanganan darurat kendaraan listrik dan angkutan B3. (ist)
Info

KNKT Ungkap 9 Potensi Bahaya di Jalan Tol, Begini Kata MTI

September 3, 2026
Hukum

Drama Mencekam di Purbalingga, Pasutri Lansia Tewas Jadi Korban Keponakan Sendiri

Oktober 1, 2025
Suasana pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan spesifik terkait RUU KUHAP. Foto: dok.
Hukum

RUU KUHAP Baru: Penegakan Hukum Lebih Manusiawi, Hak Tersangka dan Korban Diperkuat!

Agustus 25, 2025
Ilustrasi pajak.
Hukum

Drama Mengguncang Negara, Keluarga Terkaya Indonesia Terseret Kasus Pajak

November 24, 2025

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Buruh Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen, Begini Respons Disnakertrans dan DPRD Jateng
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?