BACAAJA, SEMARANG – Tak semua mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa bergabung dengan Mitra Dapur Indonesia (MDI) Jawa Tengah. Organisasi ini memilih mengutamakan kualitas dengan mewajibkan setiap calon anggota melewati pemeriksaan kelayakan dapur.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya MDI mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi kesiapan dapur penyedia makanan.
Hal itu mengemuka saat Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) MDI Jawa Tengah berlangsung di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Sabtu (14/11/2026).
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) MDI, Kusmanto Haryadi, mengatakan Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang dikukuhkan secara nasional. Jumlah penduduk yang besar dan dinamika pelaksanaan MBG menjadi salah satu pertimbangannya.
Menurut Kusmanto, MDI hadir sebagai wadah penghubung bagi mitra dapur yang memenuhi persyaratan agar program MBG bisa berjalan berkelanjutan.
“Asosiasi Mitra Dapur Indonesia bertujuan sebagai penjembatan antara mitra-mitra dapur yang memang comply dan layak supaya bisa membantu program MBG ini berkelanjutan dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah,” ujar Kusmanto.
Ketua Umum DPP MDI Jawa Tengah, Andung Supriagi, menyebut ada sekitar 1.000 mitra dari 35 kabupaten/kota yang diperkirakan menyatakan kesiapan bergabung. Namun, saat ini baru sekitar 23 orang tercatat dalam jajaran kepengurusan.
MDI tidak akan buru-buru memperbesar keanggotaan. Setiap calon anggota harus melewati verifikasi, mulai dari luas bangunan, kesesuaian standar operasional prosedur (SOP), kelengkapan peralatan memasak, hingga tata kelola dapur.
“Kita bicara kualitas bukan kuantitas. Jadi, kita bertahap hanya yang mau dan comply saja, serta tentunya peduli dengan program MBG ini sehingga baru bisa bergabung dengan kami,” tegas Andung.
MDI Tak Punya Kewenangan Tindak Dapur Bermasalah
Terkait dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, Andung menjelaskan MDI tidak memiliki kewenangan mengawasi atau menindak dapur di luar keanggotaan organisasi.
Kewenangan tersebut tetap berada di Badan Gizi Nasional (BGN). MDI berfokus pada pembinaan dan verifikasi mitra yang resmi mendaftarkan diri.
Ke depan, MDI Jateng akan memperluas kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan mempermudah pemeriksaan langsung terhadap calon anggota.
“Dalam waktu dekat kita akan bentuk segera di tiap kabupaten/kota. Secara embrionya sudah ada, tinggal memantapkan dan verifikasi saja apakah yang siap bergabung dengan kami ini betul-betul dapurnya bagus. Jangan sampai yang bergabung atau menjadi ketua malah dapurnya tidak bagus,” pungkasnya. (*)

