BACAAJA, SEMARANG – Warga ramairamai menolak geotermal di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Penolakan warga terhadap rencana pengembangan panas bumi atau geothermal itu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan Pemprov Jateng saat ini masih mendalami keberatan yang muncul di masyarakat. Pemerintah provinsi juga akan menjembatani komunikasi antara warga dan Pemerintah Kabupaten Semarang.
“Sampai saat ini kita dalami. Ini kan keputusan izin dari pemerintah pusat. Jadi kita saat ini mendalami, kita di pemerintah provinsi menjembatani dengan Kabupaten Semarang, dengan masyarakat,” kata Taj Yasin di gedung DPRD Jawa Tengah, Kamis (3/9/2026).
Bacaaja: Warga Tolak Geothermal Semarang-Kendal, ESDM Jateng Buka Suara
Bacaaja: Jangan Bor Gunung Ungaran! Warga Khawatir Air dan Petani Jadi Korban Proyek Geothermal
Menurutnya, kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pengembangan geotermal perlu dibicarakan secara terbuka. Pemprov Jateng, kata dia, tidak menutup ruang diskusi apabila warga memiliki keberatan maupun kekhawatiran terkait dampak yang mungkin ditimbulkan.
“Kalau nanti masyarakat ada yang keberatan, ada merasa kekhawatiran, saya rasa ini baik untuk didiskusikan,” ujarnya.
Taj Yasin mengatakan pemerintah akan mencari dan mendalami data-data terkait pengembangan geotermal, termasuk dampak yang mungkin muncul terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi.
“Kita cari data-data yang ada kaitannya dengan geotermal. Di mana saja sih, dampaknya bagaimana sih?” katanya.
Ia menegaskan, pengembangan energi yang didorong pemerintah harus tetap sejalan dengan prinsip menjaga lingkungan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengorbankan ekosistem di kawasan sekitar.
“Sekarang ini pemerintah mendorongnya green. Artinya apa? Kita tidak boleh merusak ekosistem. Kalau di situ nanti ada perusakan ya otomatis ada sanksi, ada kajian, ada evaluasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap aktivitas pertambangan maupun pengembangan sumber daya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harus memperhitungkan dampaknya terhadap warga sekitar.
“Yang jelas saat ini kita dorong bahwa apa pun yang dilakukan oleh pertambangan yang di situ ada kaitannya dengan masyarakat sekitar harus dipikirkan,” katanya.
Pemprov Jateng kini masih mendalami persoalan tersebut sambil membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Langkah itu diharapkan dapat menjawab kekhawatiran warga sekaligus memastikan rencana pengembangan geotermal tidak berjalan dengan mengabaikan kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. (dul)
