BACAAJA, SEMARANG – Kasus kekerasan terhadap anak masih jadi momok mengerikan di Jawa Tengah (Jateng). Angkanya bikin ngelus dada. Terlebih, sebagian besar merupakan korban kasus kekerasan seksual.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA) DP3AKB Jawa Tengah, Ilma Patriani, menyatakan sepanjang semester pertama 2026, tercatat 1.778 anak menjadi korban kekerasan. Kasusnya tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Yang paling bikin perhatian, hampir separuh kasus tersebut merupakan kekerasan seksual. Persentasenya mencapai 47 persen.
Bacaaja: Pelaku Kekerasan Seksual Anak Mayoritas Orang Terdekat
Bacaaja: Begini Perkembangan Kasus Eks Kapolres Ngada Terkait Kekerasan Seksual Anak
“Anak-anak kita ini darurat kekerasan, terutama kekerasan seksual,” ujar Ilma, dalam Podcast Ruang Baca yang dilansir dari kanal YouTube Bacaajadotco.
Ilma menjelaskan, kekerasan terhadap anak punya banyak bentuk. Selain kekerasan seksual, ada juga kekerasan fisik, penelantaran, perundungan, perdagangan anak hingga eksploitasi.
Karena itu, menurut Ilma, persoalan ini nggak bisa cuma diserahkan kepada pemerintah. Keluarga, sekolah, lingkungan, komunitas, bahkan anak-anak sendiri punya peran dalam menciptakan lingkungan yang aman.
“DP3AKB Provinsi Jawa Tengah tidak bisa berdiri sendiri. Sistem perlindungan anak ini perlu dilakukan secara komprehensif, holistik dan terintegrasi,” jelasnya.
Untuk mencegah kekerasan, DP3AKB Jateng menggandeng banyak pihak. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan hingga komunitas anak.
Ada juga Forum Anak Jawa Tengah dan Forum Genre. Keduanya dilibatkan sebagai pendidik sebaya maupun konselor sebaya.
Menurut Ilma, ada alasan kenapa teman sebaya ikut dilibatkan. Anak terkadang justru lebih nyaman bercerita kepada teman yang seusia atau punya pengalaman yang mirip. Dengan begitu, persoalan yang dialami bisa lebih cepat diketahui dan ditangani.
Pemerintah juga sudah memiliki sejumlah layanan untuk menangani persoalan anak. Salah satunya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Layanan ini membantu keluarga menghadapi persoalan pengasuhan maupun hubungan di dalam keluarga.
Sementara untuk anak yang menjadi korban kekerasan, tersedia layanan melalui UPTD PPA.
Pendampingan bisa mencakup bantuan hukum, layanan medis, dukungan psikologis hingga reintegrasi sosial. Bentuk layanan disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan korban.
Ilma juga menegaskan, anak yang menjadi korban maupun anak yang berhadapan dengan persoalan sebagai pelaku tetap membutuhkan perhatian dan intervensi yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
Jangan diam!
Ilma mengingatkan masyarakat agar nggak memilih diam ketika mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Menurutnya, keberanian untuk melapor penting agar korban bisa segera mendapatkan penanganan.
“Jangan pernah takut untuk speak up atau melapor. Dengan speak up, korban akan segera tertangani dengan maksimal,” katanya.
Perlindungan anak juga nggak boleh baru dilakukan setelah kekerasan terjadi. Edukasi soal hak anak, kesehatan reproduksi, lingkungan yang aman, sampai keberanian menyampaikan pengalaman yang nggak menyenangkan perlu dikenalkan sejak dini.
Sebab, menciptakan lingkungan aman untuk anak bukan cuma tugas pemerintah.
“Semua anak harus kita lindungi tanpa terkecuali karena semua anak adalah anak kita,” tutur Ilma.
Angka 1.778 korban sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak di Jawa Tengah masih punya pekerjaan rumah besar.
Dan pekerjaan itu nggak bisa diselesaikan sendirian. Semua pihak harus ikut bergerak. (dul)
