BACAAJA, SEMARANG– Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng berpeluang segera berakhir. Pemprov kini mulai mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut setelah melihat tingkat pemanfaatannya yang ternyata sangat rendah.
Sekda Jateng, Sumarno mengatakan, mayoritas ASN tetap memilih bekerja dari kantor meski setiap Jumat diberi kesempatan untuk bekerja dari rumah. Dari sekitar 66 ribu ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, jumlah pegawai yang memanfaatkan fasilitas WFH bahkan disebut tidak sampai 4 persen.
“Kalau sebetulnya dari laporan teman-teman BKD, yang memanfaatkan WFH enggak banyak. Banyak yang tetap WFO. Nanti tinggal apakah mau kita teruskan atau kita hentikan,” kata Sumarno, Selasa (4/8/2026).
Baca juga: Pemkot Semarang Belum Terapkan WFH
Menurutnya, kebijakan WFH sejak awal diterapkan sebagai respons atas melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pengaturan pola kerja ASN.
Skema tersebut mulai diberlakukan setiap hari Jumat sejak April 2026 sebagai upaya mengurangi beban biaya transportasi pegawai. Namun situasinya kini mulai berubah. Harga Pertamax yang sempat menyentuh Rp16.250 per liter kini turun menjadi Rp15.950 per liter sejak 1 Agustus 2026.
Efektivitas WFH
Penurunan harga itu menjadi salah satu indikator yang ikut dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan WFH. Meski demikian, Sumarno menegaskan harga BBM bukan satu-satunya alasan. Pemerintah juga melihat efektivitas pelaksanaan WFH yang ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN.
“Tapi ini kita masih buka, realitanya mungkin enggak sampai 4 persen yang memanfaatkan,” ujarnya. Rendahnya angka tersebut menunjukkan budaya bekerja langsung dari kantor masih menjadi pilihan utama bagi mayoritas ASN di Jateng.
Saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Pemprov masih melakukan kajian sebelum menentukan nasib kebijakan tersebut. Jika evaluasi telah selesai, keputusan resmi akan diumumkan kepada seluruh ASN karena menyangkut sekitar 66 ribu pegawai di lingkungan Pemprov Jateng.
Baca juga: Efisiensi BBM, Pemerintah Serukan WFH Abis Lebaran
“Kalau sudah diputuskan tentu akan kami umumkan, karena ini berkaitan dengan hampir 66 ribu ASN di Jateng,” pungkas Sumarno. Evaluasi ini sekaligus menjadi penanda bahwa kebijakan WFH yang lahir akibat melonjaknya harga BBM kini memasuki fase penentuan: dipertahankan, diubah, atau benar-benar diakhiri.
WFH memang terdengar nyaman. Tapi kalau yang memilih tetap berangkat kantor jauh lebih banyak, mungkin yang sulit ditinggalkan bukan meja kerja di rumah, melainkan obrolan di kantor dan segelas kopi setelah absen pagi. Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan yang paling viral, melainkan yang benar-benar dipakai. (dul)
