BACAAJA, JAKARTA – Program Sekolah Rakyat tak hanya mendapat dukungan, tetapi juga pengawalan dari masyarakat sipil. Pemerintah pun mengaku terbuka menerima kritik agar program pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu berjalan lebih baik.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, masukan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) akan dijadikan bahan evaluasi. Menurutnya, kritik yang disertai data justru membantu pemerintah memperbaiki tata kelola program.
Ia mengatakan, seluruh rekomendasi yang disampaikan ICW diterima dengan sikap terbuka. Pemerintah, kata dia, membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dijalankan tetap berada di jalur yang benar.
Gus Ipul menilai kritik berbasis data jauh lebih bermanfaat dibanding sekadar tudingan tanpa dasar. Dari data tersebut, pemerintah bisa melihat celah yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa. Tujuannya agar potensi penyimpangan maupun praktik korupsi bisa dicegah sejak awal.
Ia memastikan setiap masukan yang masuk tidak akan berhenti sebagai catatan semata. Kementerian Sosial berkomitmen menindaklanjuti berbagai temuan yang dinilai penting.
Langkah tersebut, lanjut Gus Ipul, juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai tujuan awal yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Program itu dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar akuntabel.
Di sisi lain, ICW menegaskan pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat program pemerintah. Organisasi tersebut justru ingin memastikan anggaran publik digunakan secara tepat.
Pelaksana Tugas Koordinator ICW, Almas Sjafrina, mengatakan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat, khususnya dalam aspek pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara adil dan inklusif. Karena itu, setiap rupiah anggaran negara perlu dipastikan benar-benar memberi manfaat kepada peserta didik.
ICW berkomitmen melakukan kajian, pemantauan, hingga memberikan rekomendasi jika menemukan potensi persoalan dalam pelaksanaan program.
Harapannya sederhana, yakni mencegah terjadinya kebocoran anggaran sekaligus memastikan dana pendidikan dipakai sesuai peruntukannya.
Almas menilai pengawasan dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat. Transparansi menjadi salah satu kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Respons terbuka dari Kementerian Sosial pun dinilai menjadi sinyal positif. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Sekolah Rakyat ke depan.
Dengan pengawasan yang berjalan beriringan bersama evaluasi internal, program ini diharapkan tidak hanya sukses membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bersih dari praktik penyimpangan anggaran. (*)
