BACAAJA, JAKARTA – Tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prirotas Presiden Prabowo Subianto ruwet. Banyak sekali penyimpangan dan celah korupsi.
Sejumlah asosiasi mitra strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengancam akan melakukan aksi “gembok nasional” dengan menghentikan operasional dapur MBG di berbagai daerah bila tata kelola program yang ruwet tak kunjung dibenahi.
Ancaman itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia, Syawaludin Aweng, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Bacaaja: Polda Jateng Larang Pengelola SPPG Polri Hadiri Panggilan Kejaksaan, Kejati: Ya Monggo, tapi . . .
Bacaaja: Saling Sleding! Polda Jateng Minta Pengelola SPPG Polri Tak Penuhi Panggilan Kejaksaan
“Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” tegas Syawaludin.
Menurutnya, para mitra merasa diperlakukan tidak adil karena kerap dikesampingkan dalam pengambilan kebijakan, padahal mereka telah mengantongi surat keputusan (SK) resmi dan menggelontorkan investasi besar untuk membangun dapur MBG.
Syawal menjelaskan, mitra hanya bertugas menyediakan modal dan infrastruktur dapur. Sementara pengelolaan operasional sepenuhnya berada di bawah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Namun, ketika muncul persoalan di lapangan, seperti kasus keracunan makanan, dapur milik mitra justru disebut langsung dikenai sanksi penghentian operasional.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya bisa dihindari apabila pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Dalam aturan itu telah diatur batas jumlah penerima manfaat di setiap dapur, baik untuk wilayah umum maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua,” ujarnya.
Presidium Mitra MBG menyatakan akan memberi waktu hingga 17 Agustus 2026 agar pemerintah membenahi tata kelola program. Jika tidak ada perubahan, mereka mengaku siap menghentikan operasional dapur MBG secara serentak.
“Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional. Kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu,” kata Syawal.
Adapun asosiasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG antara lain Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi Terdepan, Terluar, Tertinggal (APGI 3T), Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi), dan sejumlah organisasi mitra lainnya. (*)
