BACAAJA, SEMARANG – Mahasiswa menyerahkan petisi “Diponegoro Menggungat” kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Di penghujung kuliah umum Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Universitas Diponegoro (Undip), Jumat (3/7/2026), suasana mendadak berubah. Sejumlah mahasiswa dari BEM Undip menghadang langkah sang menteri untuk menyerahkan sebuah pigura berisi policy brief bertajuk “Diponegoro Menggugat”.
Bukan sekadar cendera mata, isi pigura itu merupakan hasil kajian mahasiswa yang memuat kritik sekaligus rekomendasi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Mulai dari pengelolaan APBN, prioritas belanja negara, hingga kondisi ekonomi yang dinilai makin membebani masyarakat.
Bacaaja: Apa yang Ditakutkan? Heboh, Wartawan Dilarang Meliput dan Wawancara Menkeu di Undip
Bacaaja: Usai Jaga, Dokter Muda Undip Ikut Demo di Semarang: Harga Obat Naik saat Rupiah Lemah
Kepala Divisi Aksi dan Jaringan BEM Undip, Emilio Wiwanda, mengatakan dokumen tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan Indonesia, bukan sekadar aksi simbolis.
“Ini bukti cinta kami terhadap Indonesia dan masa depan ekonomi bangsa. Kami berharap Pak Purbaya bisa segera memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia,” ujar Emilio saat menyerahkan dokumen tersebut.
Purbaya pun menerima pigura itu dan sempat menanyakan langsung apa saja masukan yang ingin disampaikan mahasiswa.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan Ketua Bidang Sosial Politik BEM Undip, Fadhil Dzikra, untuk menjelaskan bahwa isi dokumen merupakan hasil kajian mahasiswa terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dinilai perlu segera dibenahi.
“Pak, ini adalah suara kami dari Aliansi Suara Undip. Suara mahasiswa yang resah melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini,” kata Fadhil.
Menurutnya, kajian tersebut disusun berdasarkan berbagai data mengenai kondisi makroekonomi, kualitas pertumbuhan ekonomi, hingga arah kebijakan fiskal pemerintah.
Salah satu poin yang paling disorot adalah besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program itu perlu terus dievaluasi, termasuk dampaknya terhadap alokasi anggaran sektor lain.
Selain itu, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan agar tidak tergerus oleh program-program baru. Menurut mereka, dua sektor tersebut merupakan hak dasar masyarakat yang harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBN.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka meminta pemerintah membuka ruang evaluasi yang lebih luas agar setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua Divisi Aksi dan Jaringan Bidang Sosial Politik BEM FEB Undip, Ibunu Nadhir, menegaskan policy brief yang diserahkan bukan disusun dalam semalam. Dokumen itu lahir dari diskusi dan telaah berbagai data ekonomi.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kritik mahasiswa bukan sekadar opini, tetapi disusun berdasarkan kajian akademik. Harapannya, dokumen ini benar-benar dipelajari dan bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah,” ujarnya.
Lewat aksi tersebut, BEM Undip menegaskan mereka akan terus mengawal kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka berharap ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademik tidak berhenti di forum seremonial, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang lebih terbuka dan berpihak pada kepentingan publik. (dul)
