BACAAJA, SEMARANG – Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jateng-DIY, Natael Bremana, menyorot berbagai aksi demonstrasi yang kembali marak di sejumlah kota di Indonesia.
Natael bilang, aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut bukan sekadar aksi sesaat. Melainkan suara dari kegelisahan rakyat bawah. Isu yang diusung mirip-mirip: biaya hidup makin mahal, korupsi belum beres, birokrasi lemah, hingga pengisian jabatan publik yang dianggap lebih mengutamakan kedekatan politik daripada kompetensi.
“Anggaran belanja negara terus naik. Postur APBN makin gede, tapi rakyat malah makin sengsara. Lalu, ke mana anggaran itu bermuara,” ungkap Natael, Selasa (30/6/2026).
Bacaaja: PMKRI Semarang Kecewa, Kekuasaan telah Menjinakkan Budiman
Bacaaja: Cara Ganjar Komunikasi dengan Demonstran Bikin Kangen Aktivis Mahasiswa
Dia menyebut, belanja negara dalam RAPBN 2026 diproyeksikan menembus lebih dari Rp3.700 triliun. Angkanya terus naik dari tahun ke tahun. Namun besarnya anggaran belum otomatis membuat masyarakat merasa hidup lebih baik. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara daya beli sebagian warga justru melemah.
Salah satu indikatornya terlihat dari data Bank Dunia. Jumlah kelas menengah Indonesia turun dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta orang pada 2024. Hampir 10 juta orang kembali masuk kelompok rentan.
“Padahal kelas menengah selama ini menjadi penggerak konsumsi sekaligus penyumbang pajak terbesar. Sementara, kebijakan-kebijakan pemerintah justru menghimpit kelas menengah,” paparnya.
Ke depan, sambung dia, tekanan ekonomi ekonomi untuk generasi muda makin nyata. Harga rumah terus naik, sementara kenaikan pendapatan berjalan lebih lambat. Akibatnya, memiliki rumah semakin sulit dijangkau.
Tak sedikit anak muda akhirnya menunda menikah, menunda punya anak, bahkan memilih hidup childfree. Bagi sebagian orang, keputusan itu bukan semata soal gaya hidup, tetapi karena kondisi ekonomi yang semakin berat.
Program jumbo tak diimbangi hasil nyata
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap menjalankan program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan mendapat anggaran sekitar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026, serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tujuannya mungkin saja baik. Namun keberhasilan program publik tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, uji coba yang memadai, dan evaluasi yang jelas, anggaran besar berisiko tidak memberikan hasil yang optimal.
“Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir pun masih menunjukkan adanya persoalan efisiensi belanja dan tata kelola di sejumlah instansi pemerintah,” ucapnya.
Di saat yang sama, ekonomi juga menghadapi tantangan global. Nilai tukar rupiah sempat tembus Rp18.000 lebih per dolar AS, membuat biaya impor berbagai kebutuhan meningkat. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan sekitar 5,75 persen, yang berdampak pada naiknya bunga KPR, kredit kendaraan, hingga pinjaman usaha.
Sementara itu, utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp11.000 triliun, dengan beban bunga yang terus membesar setiap tahun. Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
“Di tengah berbagai tekanan itu, publik masih melihat banyak lembaga negara mengusulkan tambahan anggaran, sementara hasil sejumlah program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Pemberantasan korupsi belum berhasil
Masalah utamanya dinilai bukan hanya soal besarnya belanja negara, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan. Skor Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 Indonesia masih berada di angka 37 dari 100, menunjukkan tantangan dalam pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran masih besar.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan. Yang paling penting adalah apakah setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberi manfaat nyata.
“Sebab jika kegelisahan masyarakat terus dijawab dengan janji tanpa perubahan yang terasa, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi ekonomi hari ini, tetapi juga kepercayaan publik terhadap masa depan negara,” pungkas Natael. (*)
