BACAAJA, JAKARTA- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lagi pasang mode serius buat urusan perumahan. Targetnya, angka backlog atau kebutuhan rumah yang belum terpenuhi bisa berkurang 274.514 unit pada 2026. Angka itu jadi lanjutan capaian sepanjang 2025.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, bilang kalau target ini bukan sekadar wacana. Ia menyampaikan hal itu usai mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi bareng Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Baca juga: Sepanjang 2025, Backlog Jateng Turun 274 Ribu
“Kita berharap angka-angka ini bisa tercapai, supaya beban backlog perumahan benar-benar tuntas di masa kepemimpinan kepala daerah,” ujar Boedyo.
Menurutnya, capaian pengurangan backlog selama 2025 nggak datang tiba-tiba. Ada kerja bareng alias kolaborasi rame-rame: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, sampai partisipasi masyarakat.
Tiga Juta Rumah
Rapat yang digelar di kantor Kemendagri itu juga ngebahas percepatan program 3 juta rumah, plus pemenuhan hunian layak buat masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Intinya satu: nggak bisa kerja sendirian.
Mendagri dan Menteri PKP sama-sama menekankan pentingnya kepala daerah yang inovatif. Bukan cuma nunggu anggaran turun, tapi aktif cari celah solusi. Mulai dari inovasi rumah susun, rumah subsidi, sampai penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Gubernur Ahmad Luthfi sendiri beberapa kali menegaskan komitmennya buat menekan backlog secara signifikan. Caranya? Gandeng semua pihak. Dari pengusaha lewat CSR, Baznas, sampai organisasi pengembang perumahan.
Nggak cuma itu, Pemprov Jateng juga fokus pada warga terdampak bencana yang butuh relokasi. Targetnya jelas: hunian sementara dan hunian tetap harus segera tersedia. Karena buat korban bencana, rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat mulai lagi dari nol.
Baca juga: Jateng Gaspol Atasi Backlog 1,3 Juta Rumah, Target Kelar 5 Tahun
Soal anggaran, Menteri PKP Maruarar Sirait bahkan kasih apresiasi. Sepanjang 2025, Pemprov Jateng sudah mengalokasikan perbaikan 17 ribu unit RTLH lewat APBD. “Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” kata Maruarar.
Target ratusan ribu rumah memang terdengar keren di atas kertas. Tinggal satu pertanyaan klasik yang selalu muncul tiap kali dengar angka fantastis: 274 ribu rumah ini bakal jadi cerita sukses, atau cuma angka yang rajin muncul di slide presentasi? Kita tunggu, jangan sampai backlog-nya berkurang di data, tapi tetap numpuk di kenyataan. (tebe)
